PPP: Operasi Sergap DPO Di Poso Tepat

Jakarta - Penyergapan yang dilakukan oleh Densus 88 terhadap Daftar Pencarian Orang (DPO) Poso dinilai sudah tepat. Alasannya, operasi itu merupakan upaya untuk penegakan hukum."Bagaimanapun juga, itu masalah penegakan hukum. Jadi memang sudah seharusnya dilakukan," kata Sekum PPP Yunus Yosfiah disela-sela acara Silatutahmi dengan pers, di Hotel Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (26/1/2007).Menurut dia, membiarkan warga sipil bersenjata dapat memicu kembali konflik yang lebih besar. "Kalau sampai ada di suatu daerah di republik ini, sipil angkat senjata, itu bisa jadi bibit awal masalah yang lebih besar, dan itu tidak bisa dibiarkan," ujar Yunus.Namun demikian, mantan menteri penerangan di era Habibie ini tidak menampik kemungkinan dilakukannya penyelidikan terhadap operasi yang menyebabkan 14 orang tewas itu."Soal ada yang melanggar, kan bisa diperiksa, terus bisa diusut jika memang ada kesalahan prosedur. Kenapa tidak. Tapi menegakkan hukum terhadap orang-orang sipil bersenjata, itu tepat," tandas dia.Pasukan anti teror Dansus 88 Polri sebelumnya melakukan penyergapan terhadap 29 buronan yang termasuk dalam DPO di Poso Senin 22 Januari 2007. Dalam operasi penyergapan itu, terjadi baku tembak yang mengakibatkan 13 orang sipil dan 1 polisi tewas. (rmd/ken)