Pemerintah Pusat Ingin Berbagi Beban Kompensasi Unggas

Jakarta - Pemberian kompensasi unggas yang dimusnahkan karena mengidap H5N1 sebesar Rp 12.500 per ekor ternyata cukup 'merobek' kantong pemerintah pusat. Agar beban itu tidak semakin berat, perlu ada pembagian antara pemerintah pusat dengan daerah."Kita bicarakan bagaimana kompensasi yang bisa dilakukan pemerintah, bagaimana bagian dari pusat dan daerah. Pusat berketetapan akan menangani sangat serius, dan mengharapkan pemda melakukan pendanaan bersama-sama," kata Menko Kesra Aburizal Bakrie usai rapat kabinet terbatas soal flu burung di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jumat (26/1/2007).Sejauh ini, pemerintah mengambil dana kompensasi dari anggaran Departemen Pertanian. Sementara itu dalam APBNP 2007 yang diajukan ke DPR pada bulan Mei 2007, diharapkan ada tambahan dari dana bencana maupun lainnya. Kini mekanisme penanggulangan dampak ekonomi pencegahan penyebaran flu burung tengah dipelajari kembali. Diharapkan satu bulan ke depan sudah bisa diketahui berapa bagian yang menjadi tanggungan pemerintah pusat dan daerah."Juga sedang kita pikirkan bagaimana misalnya kalau ada daerah terkena penularan, maka selama senam bulan tidak boleh memelihara ayam. Nah, bagaimana kehidupan peternak ayam selama waktu itu dan pemindahan unggas dari situ ke tempat di luar pemukiman," sambung Ical panggilan akrab Aburizal. (lh/ken)