Banyak Prajurit TNI Dipecat karena Kesulitan Ekonomi

Jakarta - Tiap tahun ada saja prajurit TNI yang dipecat. Bahkan trennya meningkat. Umumnya, prajurit ini dipecat karena melanggar disiplin militer dan melakukan tindak pidana umum. Mereka terpaksa melanggar disiplin karena persoalan ekonomi."Itu mudah dipahami dengan banyaknya prajurit rendah terpaksa melakukan tindakan kriminal karena persoalan ekonomi," kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (26/1/2007).Selain melakukan tindakan kriminal, menurut Juwono, prajurit juga melanggar disiplin seperti disersi atau tidak melapor diri selama 6 bulan."Banyak yang saya laksanakan surat penghentian secara tidak hormat karena tidak melapor selama 6 bulan. Banyak sekali, hampir di setiap satuan di tiap-tiap angkatan," ujar dia.Juwono menjelaskan, naiknya angka pelanggaran tersebut merupakan gambaran yang sangat memprihatinkan terutama bagi prajurit di tingkat bawah. Untuk mengatasinya, salah satu upaya yang dilakukan adalah menaikkan gaji dan uang lauk pauk dari Rp 20 ribu menjadi Rp 30 ribu."Sebagian sudah diatasi dengan menaikkan ULP (uang lauk pauk) dari Rp 20 ribu menjadi Rp 30 ribu. Saya ingin menaikkan lagi tahun depan menjadi Rp 35 ribu," ujar guru besar UI ini.RUU Peradilan MiliterMengenai pembahasan RUU Peradilan Militer, Juwono mengaku sudah melaporkan hasil pertemuan Pansus DPR ke Presiden. Dalam pertemuan Pansus Dephan dan DPR, sepakat ingin menerapkan pasal 65 yang mengatur bahwa TNI harus tunduk pada peradilan umum. (mly/nrl)