FPG Diminta Tekan SBY Tuntaskan Kasus Orang Hilang

Jakarta - Setelah berbagai upaya mentok, Kontras dan Ikatan keluarga Orang Hilang Indonesia (Ikohi) akhirnya menggandeng Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR.Mereka berharap FPG bisa menggunakan hak-hak istimewanya untuk menekan pemerintah, dalam hal ini Presiden SBY, menuntaskan kasus orang hilang. FPG dipilih karena partai tersebut pernah membuat pernyataan bahwa mereka komit dengan penegakan hukum dan HAM."Kami meminta Fraksi Partai Golkar memenuhi komitmen tersebut dan seharusnya DPR lebih berinisiatif menuntaskan kasus ini, tanpa menunggu audiensi," kata Ketua Ikohi Mugianto dalam audiensi dengan FPG di Gedung DPR, Senayan, Jumat (26/1/2007).Dalam audiensi itu, Kontras dan Ikohi diterima anggota FPG Aziz Syamsuddin yang juga wakil ketua komisi III.Koordinator kampanye Ikohi, Simon, menambahkan, Presiden SBY harusnya mengerahkan semua SDM yang handal untuk mencari orang hilang. Jika SBY diam saja, maka itu akan meyakinkan publik kalau pemerintahannya gagal dalam penegakan hukum dan HAM."Ke mana orang-orang hilang itu sampai sekarang belum diketahui keberadaannya, seperti lenyap ditelan bumi, tapi kok presiden sepertinya tenang-tenang saja," tegas Simon.Karena itu, Ikohi dan Kontras menilai ada upaya penghambatan kasus penghilangpaksaan ini, seperti kasus Semanggi 1998 yang tidak jelas nasibnya."DPR harus mengevaluasi kinerja aparat penegak hukum yang telah menjadi aktor penghambat kasus pelanggaran HAM," katanya.Menanggapi permintaan Kontras dan Ikohi, FPG menyatakan tetap berkomitmen terhadap penegakan HAM."Masukan dari audiensi ini akan dilanjutkan di Raker Golkar untuk ditindaklanjuti tentunya dengan makanisme yang berlaku," kata Aziz. (umi/sss)