.webp)
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan dalam Peta Jalan Ekonomi Biru, Indonesia berupaya meningkatkan kontribusi sektor maritim terhadap PDB Indonesia. Adapun peningkatannya yaitu 7,9 persen di 2022 menjadi 15 persen di 2045.
Hal itu diungkapkan olehnya saat Parallel Event Blue Economy Innovation: For Shared Prosperity dalam World Water Forum 2024: Water for Shared Prosperity, Minggu (19/5).
"Komunitas di pesisir menghadapi kerentanan yang lebih tinggi terhadap dampak perubahan iklim, termasuk naiknya permukaan air laut, yang memperkuat urgensi untuk solusi inovatif," kata Suharso Monoarfa dalam keterangan tertulis, Senin (20/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agenda yang turut dihadiri Pj. Gubernur Bali, perwakilan 4P OECD, Penasihat CSIRO, IUCN, Co-founder Uluu, akademisi, dan swasta ini menjadi wadah diskusi bertukar pandangan dan membina kemitraan yang mendorong Ekonomi Biru, serta memastikan kemakmuran yang adil dan berkelanjutan.
Dia mengatakan agenda ini diharapkan memberikan pemahaman tentang konsep dan potensi Ekonomi Biru untuk memajukan kemakmuran bersama melalui inovasi.
"Saya ingin menekankan tiga aspek utama dalam mencapai tujuan Ekonomi Biru, yaitu tata kelola nasional dan global, pemahaman dan kesepakatan multipihak, serta investasi pemerintah dan swasta. Dengan komitmen dan kerja sama semua pihak, saya yakin kita dapat mewujudkan Ekonomi Biru berkelanjutan yang memberikan manfaat signifikan bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat kita," ungkap Suharso.
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan inovasi Ekonomi Biru untuk kemakmuran bersama ini merupakan komitmen Indonesia untuk memajukan pembangunan ekonomi inklusif.
"Solusi inovatif di bidang perikanan, akuakultur, dan pariwisata laut dimanfaatkan untuk meningkatkan mata pencaharian, melindungi keanekaragaman hayati, dan mengurangi dampak perubahan iklim," ujar Amalia Adininggar Widyasanti.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Bali S. M. Mahendra Jaya mengatakan hal tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Bali yang mengelola sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan konservasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bali.
"Filosofi segara kerthi sejalan dengan konsep Blue Economy. Pengelolaan sumber daya laut yang mengutamakan partisipasi masyarakat, efisiensi sumber daya, menciptakan nilai tambah ganda, melibatkan tenaga kerja lebih banyak, dan zero waste," ungkap Mahendra Jaya.
(anl/ega)
