SBY: Gerakan Kembali ke UUD 45 Non-Amandemen Tak Logis

Jakarta - Wacana kembali memberlakukan UUD 1945 yang belum di-amandemen, dikritik Presiden SBY. Ide demikian bertentangan dengan semangat menuju kehidupan bernegara yang lebih baik."Pikiran seperti itu tentu ahistoris dan tidak logis," tandas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidatonya saat menuntup Rapimnas TNI, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (25/1/2007). Acara diikuti oleh 132 perwira tinggi dari tiga angkatan bersenjata dan dihadiri oleh Menko Polhukam Widodo AS, Menhan Juwono Sudarsono, KaBIN Syamsir Siregar dan Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto. Presiden tidak menutup mata bahwa dalam proses reformasi dan tranformasi, terkadang ada penyimpangan. Seperti praktek keterbukaan yang kebablasan dan demokratisasi yang dinilai berlebihan. Tapi sangat belebihan pula bila hanya karena fenomena di atas, kemudian sebagian kalangan masyarakat menilai bahwa reformasi yang sedang berlangsung justru membuat kacau dan didramatisasi seolah bisa menghancurkan negara. Kemudian analisa yang didramatisir itu dijadikan dasar pebenaran pendapat bahwa sudah saatnya bangsa Indonesia menghentikan proses reformasi. Bangsa Indonesia dipaksa kembali ke masa lalu sebelum adanya kesepakatan nasional melakukan perubahan besar-besaran di segala bidang dalam kehidupan bernegara."Karena itu dalam reformasi dan tranformasi tidak ditabukan adanya koreksi atau pelurusan kembali. Tapi tidak mungkin proses besar ini kita batalkan, dan seolah-olah kita bisa dan harus kembali ke satu masa sebelum bangsa ini bersepakat melakukan penataan ke arah yang lebih baik," ujar Presiden. (lh/asy)