TNI Belum Bisa Ikut Pemilu 2009

Jakarta - Pemilu 2009 masih jauh, tapi wacana saat yang tepat bagi TNI melaksanakan hak pilihnya terus memanas. Kali ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ikut urun pendapat 'meramaikan' suasana. Presiden SBY berpendapat, Pemilu 2009 belum merupakan saat tepat bagi personel TNI untuk melaksanakan hal pilih. Bila dipaksakan, dikhawatirkan malah akan menimbulkan masalah internal yang serius. "Jika penggunaan hak pilih pada Pemilu 2009 nanti oleh TNI justru dinilai akan merusak kesatuan, kekompakan dan soliditas TNI, akan membuat TNI terkotak dan terpecah, tentu tidak baik memaksakan TNI untuk gunakan hak pilihnya dan untuk mereka memilih nanti pada 2009. Kalau itu yang jadi pikiran dan pandangan TNI, bisa disimpulkan bahwa dalam Pemilu 2009 nanti TNI belum tepat untuk memulih. Ini pendapat saya," papar Presiden SBY. Pendapat tersebut ia sampaikan dalam pidatonya menuntup Rapimnas TNIdi Istana Negara, Jakarta, Kamis (25/1/2007). Acara ini diikuti oleh 132 perwira tinggi dari tiga angkatan bersenjata dan dihadiri oleh Menko Polhukam Widodo AS, Menhan Juwono Sudharsono, KaBIN Syamsir Siregar dan Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto. Sebagai salah satu kekuatan negara, maka TNI mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi pertahanan. Besar harapan masyarakat tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. "Kita ingin TNI sebagai kekuatan pertahanan negara bisa terus jalankan tugasnya dengan baik. Tidak sepatutnya TNI mendapatkan persoalan politik dalam mengemban tugas-tugas itu yang tentunya menjadi harapan kita semua," ungkapnya. Namun demikian Presiden menegaskan pendapatnya di atas bukan keputusan resmi dan bersifat mengikat. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga TNI untuk mengambil sendiri keputusannya penting dalam sejarah TNI itu. Hasil akhirnya kemudian disampaikan pada pemerintah dan DPR sebagai bahan menyusun UU Pemilu 2009 kelak. Presiden mengingatkan semua pihak menghargai apa pun putusan TNI kelak dan tidak memaksakan pendapat masing-masing. "Pandangan TNI sebagai lembaga setelah melihat kondisi obyektif dan realitas dalam tubuh TNI tentunya sungguh harus didengar oleh DPR dan pemerintah yang kelak pada saatnya menyusun UU Pemilu 2009 seraya mendengarkan pendapat masyarakat luas," kunci SBY. (lh/nrl)