Ada TNI, Bukan Jaminan Poso Aman

Jakarta - Meski pasukan TNI telah diterjunkan membantu operasi penegakan hukum oleh Polri, bukan jaminan masalah Poso langsung selesai. Warga setempat harus lebih berperan aktif dan harus terlibat di dalamnya. "Masalah ini tidak hanya bisa diselesaikan TNI/Polri saja. Masyarakat sekitar situ juga punya peran sangat besar. Agamawan, LSM, pemda dan cendekiawan harus terlibat," kata Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto. Hal tersebut disampaikannya pada wartawan sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (25/1/2007). Menyinggung desakan penarikan Densus 88 dari Poso oleh sejumlah pihak, Panglima TNI menyatakan tidak setuju. Ditegaskannya personel TNI tidak mempunyai kewenangan untuk menggantikan peran Polri dalam melakukan operasi penegakan hukum. "Itu kan baru minta saja. Dia (Polri) penegak hukum. Kalau penegak hukumnya tidak ada lalu siapa yang tegakkan hukum di situ?" gugatnya. Pagi ini sebanyak 200 personel TNI AD dari Batalyon 714 Poso telah bergabung dengan aparat Polri. Di bawah kendali Kapolda Sulteng, mereka akan membantu operasi penegakan hukum dan pemulihan keamanan Poso yang memanas kembali pascaoperasi penangkapan 29 orang buronan kerusuhan daerah itu. "Tergantung kapolda sampai kapan mereka (personel TNI) ada di sana. Toh itu batalyon Poso, jadi nggak ke mana-mana," imbuh Djoko. (lh/nrl)