.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengusulkan pembangunan pulau baru sebagai lokasi pengolahan sampah akhir bagi wilayah aglomerasi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Heru memastikan pembangunan pulau baru ini tidak akan mencemari lingkungan perairan sekitarnya.
"Contoh sudah banyak kan ada di negara lain yang sukses tidak cemarkan (lingkungan perairan), ada di Jepang, ada di Korea, Maldives, ada di Singapura, kita tinggal contoh itu," kata Heru kepada wartawan di Monumen Nasional, Jumat (17/5/2024).
Heru mengatakan jumlah sampah akan terus meningkat dan mempengaruhi lingkungan hidup Jakarta, terutama kualitas air bersih. Menurutnya, pembangunan pulau ini adalah solusi untuk keberlangsungan Jakarta sampai 100 tahun mendatang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena DKI butuh keberlangsungan lingkungan hidup untuk kebutuhan air bersih. Jadi, sekali lagi, nanti pulau itu nanti terbentuk jadi pulau itu pembuangan sampah akhir," kata Heru.
"Ini kan untuk keberlangsungan 50 tahun, 100 tahun Jakarta. Sekarang sampah saja sudah naik terus kan, 7.800 semakin naik, penduduk juga semakin naik," sambungnya.
Ia pun menyebut ide ini muncul karena tidak ada lagi lahan baru untuk pengolahan sampah di Jabodetabek.
"Itu kan ide pemda DKI untuk mencari tempat, tempat nggak bisa lagi di lahan daratan yang ada di Jakarta maupun di Jabodetabek, ya sama-sama memikirkan itu," ujarnya.
Diingatkan DPRD DKI
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike sebelumnya mengingatkan Heru untuk hati-hati terhadap usulannya. Ia khawatir pembangunan pulau baru itu akan berdampak negatif pada lingkungan laut di sekitar Jakarta.
"Perlu dilakukan studi kelayakan yang mendalam untuk memastikan bahwa metode ini aman dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan laut di sekitar Jakarta," kata Yuke saat dihubungi, Kamis (16/5/2024).
Yuke meminta para ahli dan akademisi dilibatkan dalam perencanaan ini. Harus dipastikan pula Jakarta memiliki fasilitas dan teknologi yang memadai.
"Proses ini harus melibatkan para ahli lingkungan, akademisi, dan pihak terkait lainnya," kata Yuke.
"Kami perlu memastikan bahwa Jakarta memiliki fasilitas dan teknologi yang memadai untuk mendukung program ini," sambungnya.
(taa/dek)
