.webp)
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus berupaya untuk menekan angka stunting di daerah. Pasalnya, stunting telah menjadi isu nasional yang harus diatasi oleh semua pihak termasuk pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nuryakin mengatakan untuk itu, pihaknya bakal menggelar pertemuan akbar lintas sektor yang rencananya digelar di GOR INDOOR KM.5, Palangkaraya, Senin (20/5/204) mendatang.
Pada pertemuan akbar tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah akan mengundang seluruh elemen pemerintahan dan lembaga lintas sektor provinsi dan kabupaten atau kota, hingga perangkat desa, termasuk Bintara Pembina Desa (BABINSA) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) se-Kalimantan Tengah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Benar, Bapak Gubernur telah menginisiasi pertemuan akbar tersebut, sebagai wahana penyampaian pokok-pokok pikiran beliau serta mengajak berdiskusi terkait masalah bencana alam khususnya Karhutla dan banjir serta stunting," kata Nuryakin dalam keterangan tertulis, Jumat (17/5/2024).
Dia mengatakan unsur yang diundang nantinya mencakup hampir semua unsur elemen pemerintahan, legislatif, yudikatif, TNI/POLRI, lembaga-lembaga vertikal lainnya, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, lembaga-lembaga adat, institusi pendidikan, pemerintah kabupaten dan kota, hingga perangkat desa, serta BABINSA dan BHABINKAMTIBMAS. Menurutnya, seluruh elemen tersebut bisa hadir sebagai wujud komitmen bersama untuk membangun dan menekan angka stunting di Kalteng.
Sebab mereka yang hadir bisa memberikan masukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Secara angka prevalensi stunting mampu diturunkan secara signifikan. Hal itu diungkapkan olehnya saat rapat persiapan di Aula Bajakah Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (16/5/2024).
"Khusus untuk penanganan stunting Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di bawah kepemimpinan Sugianto Sabran dan Edy Pratowo, prevalensi stunting mampu diturunkan secara signifikan. Tahun 2020 prevalensi stunting Kalteng sebesar 32,30 persen, sementara pada tahun 2023 turun menjadi 23,5 persen," tutupnya.
