.webp)
Komisi X DPR akan memanggil Kemendikbudristek buntut polemik kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di beberapa universitas. Selain itu, Komisi X DPR akan membentuk panitia kerja (panja) terkait biaya pendidikan.
"Ini menurut kami tidak wajar sehingga kami melihat bahwa perlu ada kita dudukkan bersama dan kita besok rencana akan memanggil Kemendikbud dan DPR juga langsung membuat panja biaya pendidikan," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2024).
"Rencana besok itu sudah ada beberapa isu-isu yang harus kita bahas. Jadi mudah-mudahan besok kita sampaikan," tambahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Dede menyebut panja tersebut akan bekerja 3-4 bulan untuk memeriksa komponen-komponen apa saja yang memang harus UKT dinaikkan. Namun, langkah terdekat, kata Dede, adalah mendorong revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024.
"Kita akan mendorong mungkin tidak di pemerintahan sekarang tapi di pemerintahan nanti agar alokasi anggaran pendidikan 20% paling tidak dikelola Kementerian Pendidikan itu 50%-nya sekitar Rp 300 triliun," kata dia.
Dede belum mengetahui penyebab utama biaya UKT di sejumlah universitas naik. Dia juga mengatakan akan meninjau Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024.
"Kita harus reviu dan kita akan panggil dan kita akan minta kesimpulan tadi adalah meminta pemerintah merevisi Permendikbud 2/2024 sesegera mungkin," sebutnya.
Simak Video 'Kemendikbud Sebut Protes Mahasiswa soal UKT: Mereka Belum Tahu Implementasinya':
