TNI Ganti Doktrin, Tahun Ini Mulai Diberlakukan

Jakarta - 7 Tahun lalu Polri keluar dari tubuh TNI. Sejak saat itu TNI menggodok doktrin baru. Hasil masakan itu kini sudah selesai dan siap diberlakukan tahun ini juga.Doktrin baru itu antara lain berisi TNI tidak lagi berperan di bidang sosial politik."Kita harus mengubah doktrin itu dan doktrin itu sudah selesai ditandatangani kemarin, dan akan diberlakukan mulai tahun ini," kata Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto usai Rapim TNI di Cilangkap, Jakarta, Rabu (24/1/2007).Doktrin baru yang menggantikan doktrin lama 'Catur Dharma Eka Karma' saat ini diganti menjadi "Tri Dharma Eka Karma'.Dengan doktrin baru, dalam konteks perang, jika dulu TNI masih bicara tentang pertahanan, keamanan dan sosial politik, kini peran TNI hanya sebagai alat negara dalam mempertahankan negara berdasarkan keputusan politik.Doktrin yang baru ini juga menyesuaikan isi UU TNI 34/2004. Substansi yang paling penting dalam doktrin tidak ada lagi fungsi sosial politik di tubuh TNI."Jadi doktrin ini jelas, kita tidak mendekatkan dan tidak menjauhkan dari urusan politik," kata Djoko.Jika TNI dulu berpolitik, imbuh dia, jangan salahkan TNI-nya tapi karena aturannya yang membolehkan, sehingga menimbulkan ekses-ekses yang negatif. "Karena melihat itu kita tidak ingin ada lagi hal-hal tersebut," katanya.Hak PilihSoal hak pilih dalam pemilu, Djoko mengatakan, hingga kini pihaknya masih merangkum masukan dari jajaran TNI, mulai dari bawah hingga atas.Karena itu TNI hingga kini belum memutuskan apakah akan menggunakan hak pilih itu atau tidak. Yang jelas hak pilih dipastikan tidak mengganggu netralitas prajurit, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, tidak mengganggu profesionalisme dan solidaritas TNI.Panglima juga membantah belum diputuskannya hak pilih, bukan berarti TNI ingin berperan lagi di bidang sospol. (umi/sss)