Pemerintah Diminta Tambah Pasukan Keamanan di Poso

Jakarta - Baku tembak di Poso 22 Januari lalu mengakibatkan 14 orang meregang nyawa, 1 di antaranya polisi. Aparat diminta menuntaskan kasus tersebut dan menambah pasukannya.Desakan itu disampaikan Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/1/2007)."Operasi harus tuntas, jangan pasukan ditarik. Tuntas sampai selesai," ujar Aksa.Aksa mengacu pada pengalaman pemerintah dalam membasmi gerombolan DI/TII. Waktu itu pasukan dari Kodam Diponegoro, Kodam Brawijaya dan Kodam Siliwangi semuanya dikerahkan. "Jadi harus tambah personel," tegas Aksa.Konflik Poso yang sekarang ini, kata dia, berbeda dengan konflik sebelumnya. Saat itu konflik pecah karena menyangkut masalah agama dan saat ini terkait terorisme."Memang ini harus selesai, karena kalau tidak kita hanya memperpanjang masalah. Ini kecil kok, DI/TII dulu lebih luas," cetus dia.Mengenai korban sipil, dia mengatakan, harusnya itu bisa dihindari, tapi selama ini orang-orang hanya membicarakan korban dari kalangan sipil."Kenapa kita tidak bicara ada polisi yang meninggal, karena kalau ada korban sipil, karena sipilnya berada di daerah teroris," cetus dia. "Apalah orang karena tidak membawa senjata, mereka itu sipil. Teroris kan bisa berpakaian sipil dan tidak bawa senjata juga," imbuh dia.Keyakinan Aksa bahwa kelompok yang mengacaukan keamanan di Poso adalah teroris, karena mereka memiliki senjata yang terhitung modern dan punya misi visi tertentu."Masalah Poso yang dulu kan sudah selesai umat Islam dan Kristen kan sekarang kompak. Kedatangan mereka mengancam rakyat Poso," katanya.Aksa juga menyalahkan penduduk sipil yang tidak melaporkan di lingkungannya ada kelompok bersenjata."Penduduk sipil yang ada di tengah-tengah teroris juga salah, kenapa tidak lapor ada orang bersenjata," katanya. (umi/nrl)