.webp)
Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) buka suara soal seorang pria tiba-tiba menghampiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari belakang saat memberikan keterangan pers di Konawe, Sulawesi Tenggara. Paspampres menegaskan langkah menghadang pria tersebut sudah sesuai dengan undang-undang.
"Sesuai dengan Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tugas Pokok TNI dalam hal pengamanan VVIP. Dalam hal ini tugas pokok Paspampres sesuai dengan aturan undang-undang di atas dan SOP yang dimiliki, yaitu melaksanakan tugas pengamanan fisik jarak dekat terhadap kemungkinan ancaman yg dapat membahayakan Obyek VVIP," kata Asintel Danpaspampres Kolonel Kav Herman Taryaman kepada wartawan, Selasa (14/5/2024).
"Sehingga dengan adanya tindakan seseorang yg mencoba mendekat ke obyek VVIP, anggota Paspampres mengamankan dengan cara menjauhkan org tersebut dari Obyek VVIP untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Herman mengatakan Paspampres yang melakukan penghadangan ke pria tersebut adalah pengawal pribadi (walpri) presiden. Herman lalu menyebut pria yang menghampiri Jokowi itu diserahkan ke aparat keamanan setempat.
"Dalam tindakan menjauhkan orang tersebut di atas dilakukan oleh pengawal pribadi presiden (walpri), di mana walpri ini merupakan anggota Paspampres yg selalu berada terdekat dengan Bapak Presiden," ujarnya.
"Orang yang mencoba mendekat di atas sudah diserahkan kepada keamanan wilayah untuk didalami terkait motif dalam mencoba menerobos mendekat terhadap obyek VVIP," ujarnya.
Sebelumnya pihak Istana Presiden mengatakan pria tersebut ingin menyampaikan masalah kepegawaian PNS. Yusuf mengatakan Tim Pengamanan juga telah berkomunikasi dengan pria tersebut dan bertanya tujuan menghampiri Jokowi.
"Ada masyarakat yang ingin mendekat dari belakang Presiden RI di saat beliau sedang memberikan keterangan pers resmi kepada media di depan lobi RSUD Konawe Kabupaten Konawe," ujar Plt Deputi Protokol dan Pers Media Yusuf Permana kepada wartawan, hari ini.
"Ternyata yang bersangkutan ingin menyampaikan masalah kepegawaiannya sebagai PNS di Kabupaten Konawe. Kami berkomunikasi dengan Pemkab Konawe dan Pemprov Sulawesi Tenggara untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi," ujarnya.
(eva/aud)
