.webp)
Sebanyak 67 anggota Muhammadiyah yang memiliki tunggakan iuran di wilayah Jakarta mendapatkan donasi dari Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) melalui program USAID Catalyze. Donasi tersebut diberikan kepada BPJS Kesehatan melalui kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
Adapun ruang lingkup pekerjaan dalam kerja sama tersebut yaitu penggalangan dana zakat, infak dan sedekah, penyaluran sedekah kepada anggota muhammadiyah untuk pendaftaran peserta baru, penyaluran zakat, infak dan sedekah kepada anggota Muhammadiyah untuk peserta yang menunggak iuran, pelaksanaan Training of Trainer (ToT) kepada anggota Muhammadiyah yang ditetapkan dan sosialisasi Program Jaminan Sosial dan JKN kepada anggota Muhammadiyah.
Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Arief Witjaksono Juwono Putro mengatakan kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan organisasi Muhammadiyah bukan kali pertama terjadi. Hingga saat ini, sebanyak 115 jejaring Rumah Sakit PKU Muhammadiyah telah melayani peserta JKN di seluruh Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami menyadari bahwa tidak semua penduduk Indonesia memiliki kemampuan membayar yang baik dalam mengikuti program JKN. Masih banyak penduduk Indonesia yang tidak memiliki kemampuan membayar namun tidak mendapatkan program subsidi dari pemerintah (pusat maupun daerah), sehingga kepesertaan jaminan kesehatan mereka menjadi non aktif karena memiliki tunggakan iuran yang cukup signifikan," kata Arief, dalam keterangan tertulis, Senin (13/5/2024).
Melalui kerja sama yang dilakukan dengan Lazismu, semakin melengkapi kebermanfaatan Program JKN kepada seluruh masyarakat Indonesia. Adapun kerja sama tersebut dilakukan pada Senin (13/5/2024).
Atas kondisi tersebut, BPJS Kesehatan telah memberikan solusi melalui inovasi program Pendanaan Masyarakat Peduli JKN (PIPMPJ). Program tersebut merupakan sebuah katalisator yang sangat baik dan akuntabel bagi para donatur baik dari sektor individu, badan usaha, maupun badan amil zakat.
"Kami mengapresiasi langkah yang ditunjukkan Lazismu yang telah berkontribusi dalam memberi bantuan untuk membayarkan tunggakan kepesertaan. Harapannya langkah yang dilakukan dapat menjadi contoh bagi lembaga lainnya untuk turut berperan serta dalam program pendanaan Program JKN," jelas Arief.
"Melalui kerja sama yang dilakukan juga kami berharap peserta menunggak Program JKN khususnya yang berasal dari anggota muhammadiyah dapat terbantu sehingga mereka bebas dari risiko biaya kesehatan apabila jatuh sakit," sambungnya.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK RI Nunung Nuryartono mengatakan masyarakat harus berbangga Indonesia termasuk negara yang sangat cepat dalam mencapai UHC untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui Program JKN. Upaya ini merupakan langkah yang tidak mudah tanpa adanya upaya inovasi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder.
Menurutnya, Kemenko PMK telah lebih dulu bersinergi dengan USAID dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang status kepesertaannya tidak aktif melalui kick off project USAID Catalyze, di mana USAID Indonesia melalui Catalyze mendukung peningkatan jumlah peserta baru atau reaktivasi peserta JKN melalui pendekatan blended finance (pembiayaan campuran) yang diwujudkan salah satunya melalui perjanjian kerja sama yang dilakukan.
"Perjanjian kerja sama ini merupakan langkah awal yang didorong Kemenko PMK karena keberlanjutan JKN dipengaruhi dari peserta aktif yang membayar iuran secara tepat waktu dan tepat jumlah. Kemenko PMK terus mendorong agar BPJS Kesehatan terus bekerja sama tidak hanya dengan Lazismu, namun juga dengan perusahaan swasta melalui CSR dan lembaga filantropi lainnya untuk membantu membayarkan tunggakan bagi peserta JKN yang terkendala biaya," kata Nunung.
Direktur Kantor Kesehatan USAID Indonesia Enilda Martin mengatakan sinergi lintas lembaga yang dilakukan sangat penting untuk memberikan akses terhadap sistem layanan kesehatan di Indonesia. Menurutnya, sinergi yang dibangun bukan hanya untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki akses layanan kesehatan yang berkualitas, namun juga sebagai langkah bersama dalam mempercepat capaian UHC.
"Sinergi ini merupakan langkah awal perjalanan bersama yang dilakukan. Kami terus berpegang teguh pada komitmen untuk mencapai capaian UHC dan memberikan akses layanan yang luas," jelas Enilda.
"Dengan adanya kolaborasi dan inovasi yang dihadirkan atas kebutuhan masyarakat yang berkembang, mari kita bangun Indonesia lebih sehat dengan akses layanan kesehatan yang mudah," imbuhnya.
Ketua Badan Pengurus Lazismu Pusat Ahmad Imam Mujadid Rais mengatakan kolaborasi Lazismu bersama BPJS Kesehatan melalui program USAID Catalyze berupaya menyelesaikan satu permasalahan yang dialami oleh para anggota muhammadiyah yang dihimpit masalah akses kesehatan di sektor pendidikan. Rais menilai jaminan kesehatan yang berkesinambungan bagi anggota Muhammadiyah sangat tepat, mengingat tugas dan tanggung jawabnya perlu mendapat perhatian serius.
Dengan begitu, dirinya menyebut diperlukan adanya gerakan bersama untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat Indonesia.
(akn/ega)
