Dianggap Berlebihan di Poso, Polri Diminta Tarik Densus 88

Jakarta - Baku tembak antara Densus 88 Polri dengan kelompok di Poso menewaskan 12 orang. 11 Orang di antaranya adalah warga. Polri dinilai berlebihan dalam melakukan penanganan di Poso. Karena itu, Polri diminta menarik Densus 88 dari Poso. "Kami menyesalkan tindakan polisi yang sangat berlebihan. Cara seperti ini tidak menyelesaikan masalah, tapi justru menjadi masalah semakin laten," kata Ketua Forum Umat Islam (FUI) Mashadi saat memimpin delegasi bertemu DPR di gedung DPR, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (23/1/2007). Mashadi meminta DPR dan Tim Kasus Poso DPR untuk melihat masalah ini secara adil dan proporsional. "Seharusnya aparat kepolisian menangani masalah ini secara persuasif, sehingga tidak perlu ada korban lagi yang berjatuhan,"pinta Mashadi. Ustad Abu Bakar Ba'asyir yang juga ikut dalam rombongan FUI ini meminta Densus 88 dibubarkan, karena telah terbukti menjadi alat untuk menyiksa dan menghabisi umat Islam di Poso. "Densus 88 zalim dan telah menzalimi umat Islam. Saya kutuk tindakan Densus 88. Insya Allah, Allah juga mengutuk. Itu harus dibubarkan," kata Ba'asyir. Terhadap kejadian di Poso, Ba'asyir meminta Presiden, Wakil Presiden, Kapolri, dan Wakil Kapolri bertanggung jawab. Dia juga meminta anggota DPR yang beragama Islam untuk ikut membela penuntasan kasus Poso secara adil. "Kepada Bapak-bapak di DPR yang beragama muslim, apa pun partainya, kalau sampai tidak ada pembelaaan, maka ada perhitungan di hadapan Allah," ujar Ba'asyir yang mengenakan sarung hijau dan baju koko putih. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Zaenal Maarif yang menerima delegasi FUI ini meminta Kapolri segera menarik Densus 88 untuk sementara waktu dari Poso, sebagai bentuk penghargaan terhadap umat Islam. "Saya imbau Kapolri untuk menarik Densus 88, supaya umat Islam di Indonesia tidak marah," kata Zaenal. Menurut dia, masukan dari FUI ini akan dibawa ke Rapat Pimpinan untuk ditindaklanjuti dengan pengaktifan kembali penanganan kasus Poso DPR. Selain itu, Zaenal juga akan meminta Komisi III DPR untuk segera memanggil Kapolri guna mengklarifikasi prosedur penangkapan yang berujung baku tembak yang menewaskan beberapa warga sipil. (asy/nrl)