Jakarta -
Muncul wacana penertiban juru parkir liar di Jakarta. Polisi pun menyampaikan wanti-wanti jika ada warga dipaksa membayar parkir oleh jukir liar.
Sebagaimana diketahui, usai muncul wacana ini, Pj Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, menyatakan akan mempekerjakan juru parkir liar di minimarket.
Dampak susulan akibat hilangnya pekerjaan penjaga parkir minimarket adalah terciptanya pengangguran, yakni orang-orang yang semula jadi penjaga parkir tersebut. Masalah itu tidak bisa dibiarkan begitu saja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya itu salah satu problem yang harus diatasi. Ya pelan-pelan kita lihat, kita berikan juga, kalau bisa, pekerjaan kepada mereka," kata Heru Budi di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (8/5) lalu.
Heru menuturkan penertiban sudah dilakukan sejak kemarin oleh petugas Dishub dan Satpol PP. Heru mengatakan langkah ini diambil agar tidak meresahkan warga.
"Itu sudah mulai operasi dari kemarin, untuk tidak meresahkan masyarakat," imbuhnya.
Suara DPRD
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mengatakan perlu adanya kepastian lahan pekerjaan bagi jukir di Jakarta.
"Penertiban dan pembinaan memang perlu, tapi yang sangat diperlukan tentunya adalah kepastian akan lahan pekerjaannya yang paling penting," kata Rani saat dihubungi, Rabu (8/5).
Rani yang merupakan politikus Partai Gerindra ini juga mengajukan wacana adanya jukir resmi di tiap minimarket. Dia mengatakan cara tersebut bisa dicoba dalam menyelesaikan masalah jukir liar di Jakarta.
Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta dari F-PKS M Taufik Zoelkifli menyoroti juru parkir (jukir) liar di minimarket yang kucing-kucingan dengan aparat saat hendak ditindak. Taufik mengibaratkan penertiban jukir liar sama dengan penertiban balap liar maupun prostitusi ilegal.
"Tidak bisa semua parkir liar ditertibkan, kan ternyata ada kucing-kucingan ketika ditertibkan mereka tak ada. Ketika ada Dinas Perhubungan atau Satpol PP mereka operasi kembali, seperti balap liar, prostitusi, ketika ada razia mereka hilang, ketika nggak ada razia mereka ada," kata Taufik kepada wartawan, Kamis (9/5).
Taufik menyebut jukir liar di sejumlah minimarket Ibu Kota meresahkan sebagian masyarakat. Ia juga menilai adanya masalah sosial di balik menjamurnya jukir liar.
"Memang ternyata ada masalah sosial di kota ini bahwa masih ada banyak orang miskin yang kekurangan pekerjaan jadi mencari kerja dengan cara mudah," ujarnya.
Apa kata polisi soal jukir liar ini? Baca halaman selanjutnya.
Wanti-wanti Polisi
Polda Metro Jaya pun menyatakan akan membantu menertibkan juru parkir (jukir) liar yang kerap meresahkan warga. Polisi juga mewanti-wanti warga melapor jika dipaksa membayar parkir oleh jukir liar.
"Ini kan tanggung jawab kita bersama untuk melakukan itu (penertiban). Siapa pun, masyarakat bisa melakukan pengawasan kalau memang merasa dirugikan laporkan kepada pihak kepolisian," kata Latif kepada wartawan, Jumat (10/5/2024).
Latif mengatakan praktik pemaksaan atau pemalakan bayaran oleh jukir liar sudah masuk ranah pidana. Pihak kepolisian, lanjut dia, siap membantu Pemprov DKI Jakarta menertibkan jukir liar.
"Oh iya pasti, apalagi sudah melakukan pemaksaan, melakukan pemalakan itu udah ranah pidana," kata dia.
"Kalau dari polantas khususnya kepolisian pasti akan dukung dan kita akan ikut apa yang dilakukan pemerintah daerah. Masalah ketertiban ini akan kita laksanakan dan ini untuk mem-backup kita akan lakukan backup terkait kegiatan tersebut," imbuhnya.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
