SBY Tak Tegas Soal Orang Hilang, IKOHI Bakal ke PBB

Jakarta - Akhir Januari 2007 ini, Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) akan menghadap Presiden SBY. Bila SBY tidak tegas dalam menindaklanjuti kasus aktivis yang hilang pada 1997-1998, IKOHI siap melapor ke PBB."Kami sudah sering minta ketegasan pemerintah terhadap kasus penghilangan paksa para aktivis tersebut. Sebelum ke PBB, kita harus menekan dulu upaya pemerintah di dalam negeri untuk menyelesaikan kasus tersebut," ujar Koordinator IKOHI Mugiyanto kepada detikcom di kantornya, Jl Kalasan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2007).Menurut Mugiyanto, ada beberapa mekanisme internasional yang ditempuh untuk menyelesaikan kasus itu. Pertama, melapor ke Dewan HAM. Namun Dewan HAM PBB tidak bisa berbuat banyak, kecuali hanya menyebut adanya kasus penghilangan paksa di Indonesia. Dengan demikian, maka bisa mempermalukan Indonesia di mata internasional.Kedua, dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang mana Indonesia telah meratifikasi ICC tersebut pada 2002. Ketiga, melalui UN Working Group on Enforce Disappear, yaitu mekanisme yang menangani kasus-kasus tematik dan langsung menerima laporan secara khusus dari keluarga korban dan LSM."Mereka akan mengirim surat ke pemerintah untuk mendesak agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan termasuk menyidik kasus orang hilang," pungkas Muiyanto. (nvt/nvt)