Jakarta -
Pj Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, menyatakan akan mempekerjakan juru parkir liar di minimarket. Wacana ini menggelinding setelah Jakarta hendak menertibkan tukang parkir yang selalu nongkrong di jejaring toko kelontong itu. Wakil rakyat Jakarta bersuara.
Dampak susulan akibat hilangnya pekerjaan penjaga parkir minimarket adalah terciptanya pengangguran, yakni orang-orang yang semula jadi penjaga parkir tersebut. Masalah itu tidak bisa dibiarkan begitu saja.
"Ya itu salah satu problem yang harus diatasi. Ya pelan-pelan kita lihat, kita berikan juga, kalau bisa, pekerjaan kepada mereka," kata Heru Budi di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (8/5) lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mengatakan perlu adanya kepastian lahan pekerjaan bagi jukir di Jakarta.
"Penertiban dan pembinaan memang perlu, tapi yang sangat diperlukan tentunya adalah kepastian akan lahan pekerjaannya yang paling penting," kata Rani saat dihubungi, Rabu (8/5).
Rani yang merupakan politikus Partai Gerindra ini juga mengajukan wacana adanya jukir resmi di tiap minimarket. Dia mengatakan cara tersebut bisa dicoba dalam menyelesaikan masalah jukir liar di Jakarta.
"Jadi biar tidak ada jukir liar, perlu dibuat jukir yang tidak liar dan dapat dibina dan dipertanggungjawabkan," katanya.
Dia mengatakan pihaknya mendorong Pemprov Jakarta dan pengelola minimarket untuk membuat regulasi bersalam dalam mengakomodasi keberadaan jukir.
 Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani. Foto: Dok. Istimewa |
Halaman selanjutnya, legislator dari PKS:
Anggota DPRD DKI Jakarta dari F-PKS M Taufik Zoelkifli menyoroti juru parkir (jukir) liar di minimarket yang kucing-kucingan dengan aparat saat hendak ditindak. Taufik mengibaratkan penertiban jukir liar sama dengan penertiban balap liar maupun prostitusi ilegal.
"Tidak bisa semua parkir liar ditertibkan, kan ternyata ada kucing-kucingan ketika ditertibkan mereka tak ada. Ketika ada Dinas Perhubungan atau Satpol PP mereka operasi kembali, seperti balap liar, prostitusi, ketika ada razia mereka hilang, ketika nggak ada razia mereka ada," kata Taufik kepada wartawan, Kamis (9/5).
Taufik menyebut jukir liar di sejumlah minimarket Ibu Kota meresahkan sebagian masyarakat. Ia juga menilai adanya masalah sosial di balik menjamurnya jukir liar.
"Memang ternyata ada masalah sosial di kota ini bahwa masih ada banyak orang miskin yang kekurangan pekerjaan jadi mencari kerja dengan cara mudah," ujarnya.
 DPRD DKI (Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom) |
Menyikapi masalah itu, Taufik pun mengusulkan agar Dinas Perhubungan dan Satpol PP dapat menertibkan jukir liar dengan menerbitkan aturan. Aturan itu akan melegalkan juru parkir yang ada di minimarket sehingga bisa menjadi sumber pemasukan daerah baru (PAD).
"Bisa juga ketetapan Dishub bahwa ada tempat-tempat yang bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar mencari makan untuk menjadi tukang parkir, nanti kan tukang parkir berfungsi merapikan tempat yang ada, juga menjaga tempat parkir tersebut. Ini bisa dibuat pergub/perdanya sehingga win-win solution. Mungkin bisa juga dimasukkan ke PAD," terangnya.
Politikus PKS itu juga menuturkan, nantinya jukir yang ditunjuk bisa berasal dari warga sekitar minimarket. Taufik meyakini apabila dilegalkan maka masyarakat tak akan keberatan dengan keberadaan jukir.
"Jadi ada solusi di tengah memang harus ditertibkan, tapi kalau banyak masyarakat butuh pekerjaan. Saya kira kalau dia legal dan tidak liar maka masyarakat tak akan keberatan ya ditarik parkir. Misal (tarifnya) Rp 2.000," ucapnya.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
