Hal itu disampaikan Risma saat sosialisasi layanan pengusulan data bantuan sosial (bansos) yang dihadiri kepala dinas sosial se-Indonesia. Risma mulanya menyinggung soal adanya pemerintah daerah yang mengeluh tidak mendapatkan anggaran tambahan untuk rapat pembahasan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Teman-teman dari daerah dari dinas sosial ada yang menyampaikan, 'Karena Kemensos nggak kasih uang DAU (Dana Alokasi Umum) untuk musyawarah kelurahan dan musyawarah desa'. Mohon maaf teman-teman, kami, uang kita pun terbatas," kata Risma di kantornya, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2024).
Menurut Risma, pertemuan ataupun rapat tidak harus digelar di tempat mewah. Namun, kata dia, yang terpenting adalah hasil rapat tersebut
Kemudian, Risma menegaskan dirinya dan jajaran tak akan datang jika ada yang mengundangnya membahas DTKS dengan lokasi bertempat di hotel.
"Yang perlu kita lakukan adalah yang penting output-nya, kita tidak harus, kalau teman-teman daerah ngundang kami di Kemensos acara bahas fakir miskin di hotel, pasti kami tidak datang," ucapnya.
Mantan Wali Kota Surabaya itu lantas menyebut, sejak menjadi Mensos, dirinya telah menetapkan tak ada acara yang diselenggarakan di hotel. Terlebih membahas soal fakir miskin yang menerima bansos.
Lebih jauh, Risma bercerita pernah rapat di bawah pohon atau tempat sederhana lainnya. Dia menilai lokasi itu cukup untuk kegiatan rapat karena yang penting adalah keputusan rapat.
"Bahkan saya kalau di daerah saya ajarkan, saya rapat di bawah pohon, saya rapat di rumah warga, apa yang salah? Yang paling penting adalah keputusan itu," imbuhnya.
(ond/rfs)