.webp)
Prabowo Subianto melakukan sistem politik merangkul usai menjadi presiden terpilih di Pilpres 2024. Pengamat politik R Haidar Alwi mengingatkan Prabowo untuk tidak hanya mengutamakan merangkul semua pihak ke dalam koalisi.
"Kekuasaan yang besar membutuhkan kontrol yang besar pula. Sehingga perlu adanya penyeimbang kekuasaan atau ruang oposisi. Oposisi yang baik akan memberikan manfaat untuk mengingatkan pemerintahan yang berkuasa agar tetap menjalankan pemerintahan sesuai dengan perundangan dan mengutamakan menuntaskan janji politik yang telah dan akan diajukan selama masa pemerintahan," ujar Haidar Alwi dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (7/5/2024).
"Waktu tersisa selama kurang lebih enam bulan sebelum pelantikan perlu dingatkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam membentuk koalisi dan postur koalisi yang tepat sesuai tujuan," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pendiri Haidar Alwi Intitute (HAI) dan Haidar Alwi Care (HAC) itu melihat politik merangkul yang diterapkan Prabowo membuat peluang pemerintahan tanpa oposisi semakin terbuka lebar. Terlebih, Nasdem dan PKB telah mendeklarasikan diri menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo.
"Kalau akhirnya PDIP takluk, berhasil dirangkul, hampir dapat dipastikan pemerintahan Pak Prabowo tanpa oposisi. Dan ini tentunya alarm bahaya untuk demokrasi kita. Bahkan lebih lanjut juga berbahaya untuk pemerintahan Pak Prabowo sendiri. Hal ini dikarenakan tidak adanya kontrol terhadap kekuasaan," jelas Haidar Alwi.
Haidar Alwi lantas berharap agar Prabowo tidak terjebak dalam politik merangkul yang kebablasan. Telebih menurutnya koalisi dan oposisi memiliki fungsi dan manfaat yang menimbulkan keseimbangan.
"Membangun bangsa tidak harus berada di dalam kekuasaan (koalisi) tapi juga bisa dari luar kekuasaan (oposisi). Keduanya memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda tetapi akan menimbulkan keseimbangan. Sehingga keduanya harus tetap dijaga. Adalah kesia-siaan dalam membangun atap ketika pilar dirobohkan. runtuh," ujarnya.
(dwia/dwia)
