.webp)
Makan siang gratis menjadi program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Program tersebut kini terus dikaji sebelum akan dieksekusi saat Prabowo dan Gibran resmi dilantik.
Pengkajian program makan siang gratis dilakukan oleh Bappenas. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan kajian Bappenas meliputi target penerima makan siang gratis hingga nilai gizi yang diberikan.
"Pertama, siapa targetnya, siapa yang paling pantas dapat itu, kemudian frekuensinya seminggu sekali-dua kali? Kemudian standar gizi berapa kalori yang diberikan apakah 40 persen? 50 persen?" kata Suharso Monoarfa seusai acara Musrenbangnas 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suharso mengingatkan agar program makan siang gratis mengutamakan pangan lokal. Dia ingin daerah menjadi lebih berdaya dengan adanya program tersebut.
"Kemudian pangannya harus yang ada di lokal, jangan sampai beli tempe dari tempat lain, beli tahu dari tempat lain, beli ikan dari tempat lain, tetapi di tempat itu sendiri supaya bisa menumbuhkembangkan daerah," jelasnya.
Timbang Pakai Dana BOS
Kajian Bappenas selanjutnya mengenai pelaksanaan program makan siang gratis. Suharso mengatakan program besar tersebut tidak bisa dilaksanakan secara terpusat.
"Kemudian terkait pengorganisasian pelaksanaan, kita punya pengalaman terkait BOS (Bantuan Operasional Sekolah), kita akan timbang itu, karena tidak bisa kita sentralisir," ujarnya.
Suharso mengatakan semua program presiden terpilih Prabowo, khususnya yang ada di dalam Astacita, akan dikaji sesuai dengan kemampuan fiskal pemerintah saat ini. Sebab, pemerintahan Prabowo-lah yang akan mengerjakan rencana kerja pemerintah (RKP) 2025 yang kini disusun Bappenas.
"Semua program tentu ditimang sesuai dengan peraturan yang ada dan kemampuan fiskal. Astacita-nya presiden terpilih Prabowo itu dimasukkan, diintegrasikan dengan rencana kerja pemerintah 2025 karena beliau yang akan melaksanakan kerja kerja konstitusional," katanya.
