Mark Up Biaya Hotel Rombongan Presiden Sudah Sering Terjadi

Jakarta - Presiden SBY tampaknya harus menyeriusi praktek mark up biaya akomodasi dan hotel rombongan presiden saat melawat ke luar negeri oleh oknum Sekretariat Negara (Setneg). Sebab, praktek semacam itu tidak hanya terjadi di Cebu, Filipina, tapi juga saat kunjungan ke negara lainnya. Praktek ini sebenarnya sudah bukan barang baru dan bukan rahasia lagi. Sebelum jabatan presiden jatuh ke pundak SBY, praktek yang dilakukan oknum Setneg atau Rumah Tangga Kepresidenan sering dilakukan. Di era Presiden Soeharto, hal semacam ini sudah menjadi hal biasa. Karena itu, sudah saatnya Presiden SBY membongkar dan membersihkan praktek-praktek yang merugikan keuangan negara semacam ini. Dan bila hal itu dilakukan SBY, sebenarnya banyak orang yang siap menjadi saksi. "Mulai staf presiden sampai Paspampres siap bersaksi," tutur sumber di detikcom di Istana kepresidenan, Jumat (19/1/2007). Merekalah, menurut sumber terpercaya yang enggan disebutkan namanya itu, yang kerap kali menjadi korban langsung atas mark up biaya itu. Mark up itu dilakukan dengan berbagai modus operandi. Di samping mark up langsung biaya kamar, juga adanya penggelembungan jumlah kamar. "Ada satu kamar dijejali 8 orang. Tapi dilaporkan pesanannya 4 kamar, di mana semestinya 1 kamar dipakai 2 orang," jelas sumber itu. Itu baru kamar. Belum biaya lain-lainnya seperti laundry (cuci pakaian) plus biaya akomodasi lainnya. Bahkan seringkali biaya yang dikeluarkan KBRI setempat, diklaim sebagai biaya rumah tangga. "Dukungan dari dalam untuk membongkar tuntas kasus mark up sangat besar," menurut sumber itu.Informasi lain, sebenarnya Presiden SBY marah besar dengan praktek mark up di Cebu yang dipublikasikan media massa. SBY sudah memanggil oknum Setneg yang diduga melakukan praktek itu dan meminta mereka untuk tidak mengulanginya lagi. Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng sudah membantah adanya dugaan praktek haram ini. Andi juga mengaku pihak istana sudah menghubungi pengelola Hotel Shangri-La Mactan, Cebu, untuk menanyakan kebenaran itu. "Tapi, pihak hotel membantah adanya mark up ini," kata Andi, Kamis (18/1/2007). Anggota DPR Zulkieflimansyah meminta Presiden SBY menyeriusi praktek mark up ini. Bahkan, Zulkieflimansyah meminta Presiden SBY untuk segera membentuk tim investigasi untuk menyelidiki hal ini. Dia juga meminta SBY benar-benar menerapkan efisiensi dalam lawatannya ke luar negeri. (asy/nrl)