Menteri Haji Saudi soal Umrah Backpacker: Ada Sanksi Jika Visa Tak Resmi

Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Bin Fawzan Al Rabiah menanggapi soal fenomena umrah backpacker. Tawfiq menegaskan pihaknya tidak mengizinkan jika visa yang digunakan tidak resmi.

"Penggunaan visa selain visa haji dan prosedural, maka kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah Arab Saudi tidak membolehkan," kata Tawfiq di Hotel Four Season, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2024).

Tawfiq mengatakan pihaknya tidak akan mentoleransi bagi pihak yang melaksanakan haji atau umrah tanpa prosedur tepat. Dia menekankan akan ada sanksi serius bagi jemaah yang tak pakai visa resmi.

"Tidak akan mentoleransi bahkan ada sanksi yang cukup kuat jika terbukti melaksanakan ibadah haji atau datang ke sana dengan visa yang tidak prosedural," sebutnya.

"Dan itu tidak akan didiamkan, kami akan serius memberikan sanksi," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) juga telah menyoroti fenomena umrah backpacker. Ia mengingatkan risiko yang tinggi dari jemaah yang melakukan perjalanan mandiri.

Hal itu mulanya disinggung oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Ia mengatakan umrah backpacker jika tak dikontrol bisa menjadi bom waktu. Ia mengatakan jemaah yang memakai jasa umrah saja bisa kesulitan, apalagi jika mereka berjalan seorang diri.

"Soal umrah backpacker ini menurut saya bisa kalau diterapkan tanpa kontrol dari negara akan bisa menjadi bom waktu, kenapa?" kata Ace dalam Raker Kemenag dengan Komisi VIII DPR RI, Senin (18/3).

Dalam kesempatan itu, Gus Yaqut merespons, dalam prinsipnya, Kemenag selalu ingin memberikan perlindungan bagi jemaah yang umrah. Ia mengatakan perjalanan umroh ini masih ditemukan modus yang merugikan.

"Bagaimana sering kali umroh dijadikan modus orang untuk menyiasati antrian yang panjang atau mungkin mencari pekerjaan di Saudi dengan cara modern banyak modus-modus lain sehingga soal umrah backpacker ini akan semakin membuka peluang modus-modus yang tadi sudah dikhawatirkan," ujar Yaqut.

Ia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Arab Saudi untuk mengantisipasi hal ini. Yaqut menyebut akan mendalami terkait umrah backpacker tersebut.