DPW PKB Minta Timnas Lumpur Lapindo Dibubarkan

Jakarta - Pemerintah dinilai sengaja mengulur-ulur penanganan korban bencana Lumpur Lapindo. Timnas Penanggulangan Lumpur Lapindo pun dinilai tidak efektif dan harus dibubarkan."Tugas Timnas semuanya tidak ada yang jalan, dan korban tidak terurus. Padahal dana sudah keluar banyak. Lebih baik langsung dibubarkan saja, langsung ditangani pemerintah," ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur Imam Nachrawi kepada detikcom, Kamis (18/1/2007).Imam meminta presiden segera mengambil kebijakan untuk menalangi ganti rugi dan sertifikat tanah korban lumpur Lapindo dengan dana APBN. Karena jika terus ditunda penyelesaiannya, rakyat akan semakin menjadi korban."Biaya ganti rugi tetap harus dibayar oleh Lapindo sebagaimana Keppres. Tapi untuk sementara bisa ditalangi pemerintah, nanti kalau Lapindo tidakmau ganti tinggal menyita asetnya. Pemerintah kan punya senjata," pungkasnya. (aip/fay)