Korban Lumpur Lapindo Tuntut Pemerintah Minta Bantuan Asing

Jakarta - Banyaknya musibah belakangan ini membuat korban lumpur Lapindo merasa tak diperhatikan. Mereka menuntut pemerintah meminta bantuan asing dalam menanggulangi masalah lumpur.Forum Peduli Musibah Lumpur Panas Porong (FPMLPP) yang terdiri dari 20 orang mengadukan nasib mereka yang merasa dianaktirikan oleh pemerintah kepada Komisi VII DPR RI. Mereka menyampaikan aspirasi yang ditujukan kepada Presiden SBY bahwa penanggulangan lumpur Lapindo tidak efektif dan terkesan diskriminatif."Pemerintah diskriminatif terhadap musibah ini. Musibah AdamAir, KM Senopati, gempa dan tsunami saja meminta bantuan asing. Kenapa musibah lumpur Lapindo saja tidak," kata Ketua FPMLPP Abdi Manaf diterima Wakil Ketua Komisi VII Ahmad Farial di Ruang Kerja Komisi VII Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (17/1/2007).Forum tersebut juga mempertanyakan keefektifan timnas yang terbentuk berdasarkan Keppres No 13 tahun 2006. "Sebelum ada timnas, cuma 4 desa yang terendam lumpur. Tapi setelah ada timnas malah melebar jadi 8 desa," tegas Wakil Ketua DPRD Jatim Ridwan Hisyam yang turut dalam rombongan.Untuk itu, mereka menuntut evaluasi atas timnas dan meminta pemerintah meminta bantuan asing dalam hal teknologi. Selain itu, mereka juga menuntut solusi baru untuk penanggulangan lumpur Lapindo. Tidak hanya memperbaiki fasilitas yang rusak, tapi juga menghentikan luapan lumpur.Dalam pertemuan tersebut, korban lumpur mengaku sudah menerima bantuan uang dari pemerintah. "Meski datang terlambat dan tidak merata," ceplos salah satu anggota forum.Menanggapi curhatan para korban lumpur, Ahmad Farial berjanji akan menjembatani agar tuntutan tersebut sampai ke pemerintah. (ana/nrl)