Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima Piagam Penghargaan Prestasi Pemerintah Daerah pada Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 di Taman Surya Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4).
Penghargaan diberikan atas hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) 2023 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Jawa Timur Tahun 2022. Adapun Jawa Timur menjadi provinsi dengan skor EPPD tertinggi secara nasional, yakni 3,6970 atau masuk dalam status kinerja tinggi.
Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian kepada Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono. Adhy berterima kasih atas seluruh kerja keras dan sinergitas jajaran Pemprov Jatim, stakeholder terkait, dan masyarakat Jawa Timur selama ini.
Ia mengatakan berkat kerja sama tersebut, capaian skor EPPD Jatim selalu meningkat dari tahun ke tahun. Skor EPPD Jatim Tahun 2023 tercatat meningkat dibanding EPPD tahun 2022 terhadap LPPD 2021 yang berada di angka 3,61.
"Penghargaan ini merupakan pelecut semangat kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang harmonis, bersinergi, dan produktif," ujar Adhy dalam keterangan tertulis, Jumat (26/4/2024).
Adhy mengungkapkan salah satu kunci keberhasilan Jawa Timur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah gerakan menuju transformasi digital di bidang reformasi birokrasi. Ia menyebut gerakan transformasi telah dilakukan beberapa tahun belakangan.
"Transformasi digital di bidang reformasi birokrasi telah kita lakukan beberapa tahun ke belakang. Hal ini tidak hanya memudahkan masyarakat namun juga membuat kita bisa merumuskan kebijakan berbasis data. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat akan berdampak baik untuk masyarakat," paparnya.
"Jadi kuncinya adalah memberikan pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, dan tepat. Serta mengarahkan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat," imbuhnya.
Lebih lanjut, Adhy menjelaskan keberhasilan transformasi digital yang dilakukan Pemprov Jatim terlihat dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jawa Timur pada tahun 2023. Adapun skornya meningkat menjadi 3,62 dari tahun sebelumnya di angka 3,30.
Menurutnya, hal ini menjadi bukti keseriusan transformasi digital Pemprov Jatim dalam seluruh aspek layanan.
Terakhir, Adhy mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jatim untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat. Ia juga meminta ASN dapat fokus terhadap pembangunan yang berdampak bagi masyarakat Jawa Timur.
Sementara Tito Karnavian mendorong berbagai terobosan kebijakan dalam rangka identifikasi dan perencanaan wilayah-wilayah yang berpotensi dikembangkan secara terintegrasi. Ia juga mendorong pembentukan aglomerasi kegiatan perekonomian dan terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
"Implementasi pengembangan wilayah perlu dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang berkelanjutan dan implementasi regulasi Ekonomi Hijau, dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhitungkan aspek keadilan sosial dan pelestarian lingkungan," ungkapnya.
Terkait ekonomi hijau, Tito menambahkan, pemerintah daerah secara eksisting dihadapkan pada hambatan dan tantangan dalam pembangunan daerah untuk mendorong program pembangunan nasional. Hal ini meliputi penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, peningkatan pelayanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan proses pemulihan perekonomian nasional maupun daerah serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat.
Sebagai informasi, dalam peringatan Hari Otoda, Kemendagri menyerahkan sejumlah penghargaan. Selain Pemprov Jatim yang meraih skor EPPD tertinggi nasional, penghargaan juga diserahkan pada Provinsi Jawa Tengah yang menduduki posisi kedua, diikuti oleh DKI Jakarta, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.
Terdapat 24 kabupaten/kota yang juga menerima penghargaan serupa. Seluruh penghargaan ini diberikan oleh Mendagri Tito Karnavian kepada para kepala daerah.
Selain itu, terdapat 4 tokoh kepala daerah dari Jawa Timur yang menerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI Joko Widodo. Keempat tokoh tersebut ialah Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa, Bupati Bojonegoro Periode 2018-2023 Anna Muawanah, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, dan Walikota Surabaya Eri Cahyadi.
Selain keempat tokoh tersebut, terdapat 10 tokoh kepala daerah lainnya yang menerima penghargaan yang sama.
(akd/ega)