Saifullah akan Kesulitan Duduki Posisi Strategis di PPP

Jakarta - Langkah mantan politisi PKB Saifullah Yusuf untuk menduduki kursi sekjen atau wakil ketua di partai barunya, PPP, bakal menghadapi banyak tantangan. Selama ini ada konvensi jika ketuanya warga Nahdlatul Ulama (NU), maka sekjen atau wakil ketuanya selalu berasal dari luar NU."Di partai itu kan ada aturan. Selama ini di PPP yang sudah berlaku, kalau ketua umumnya NU sekjennya pasti bukan NU. Atau sebaliknya," kata Ketua Pengurus Harian Pusat (PHP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Farial saat ditemui detikcom di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1/2006).Menurutnya, kebiasaan ini harus dijaga agar keseimbangan dan harmonisasi di tubuh PPP tetap terjaga. Meskipun NU memiliki peran besar, PPP juga terdiri dari 3 unsur lainnya, yakni Muslimin Indonesia, Syarikat Islam dan Perti. "Nggak mungkin kalau ketuanya NU, posisi strategis diisi NU semua karena PPP dibangun dari 4 unsur," ungkapnya.Wasekjen PHP DPP PPP Abdurrahman Segaf menegaskan, AD/ART yang masih berlaku saat ini mengatur ketentuan untuk dapat menduduki posisi strategis harus menjadi anggota PPP selama minimal satu tahun. Karena itu, jika menggunakan AD/ART sekarang Saifullah juga akan mendapatkan kesulitan untuk duduk di posisi strategis PPP.Wasekjen PHP PPP Lukman Hakim Syaefuddin menilai, Saifullah juga akan terhambat di AD/ART. Namun jika AD/ART diubah bisa saja Saifullah masuk. "Kalau sekarang tidak bisa. Tapi kalau muktamirin mengubahnya, nanti kan lain," cetus Lukman.Tapi Lukman menilai, masuknya Saifullah akan memberi warna sendiri kepada PPP meski dia tidak menduduki posisi strategis. "Orang seperti Saifullah di mana pun tempatnya akan memberikan kontribusi. Jadi posisi tidak penting," ujarnya. (mar/nrl)