.webp)
Hal itu diungkapkan JK saat memberi kuliah umum dengan tema 'Dialog Perdamaian: Jusuf Kalla dan Usaha Mengakhiri Konflik' di Universitas Indonesia, Depok, Kamis (25/4/2024). JK menegaskan Indonesia tidak pernah menjajah negara sendiri.
"Papua tuntutannya ingin merdeka karena merasa dijajah. Kedua, kita dianggapnya merampok Papua, saya ke Papua. Saya suruh kumpul bupati semuanya ini siapa yang menjajah? Kita kan sama-sama merdeka cuma berkumpul dalam negara. Jawa merdeka, Sulawesi merdeka, Papua merdeka. Siapa yang jajah? Sama di Aceh juga karena orang Aceh selalu merasa dijajah oleh orang Jawa, tidak," kata JK.
JK lalu membeberkan data bahwa negara bukanlah merampok, melainkan justru memberikan subsidi besar ke Papua. JK menyebut dana otonomi khusus (otsus) yang diberikan ke Papua lebih besar dibandingkan pendapatan.
"Kita dibilang merampok, saya kasih data waktu itu pajak, pendapatan gas, pendapatan Freeport kurang lebih Rp 20 triliun. Tapi kita kasih ke Papua dari APBN untuk otsus dan lainnya per tahun Rp 35 triliun pada waktu itu. Bukan kita merampok, kita mensubsidi besar sampai sekarang pendapatan Papua kurang lebih Rp 40 triliun tapi anggaran kita ke Papua Rp 85 triliun, jadi kita subsidi besar-besaran, bukan merampok, bukan," jelasnya.
JK menyinggung dana otsus tersebut justru banyak dikorupsi para pimpinan daerah. Itulah sebabnya, menurut JK, masih banyak masyarakat Papua yang belum merasakan.
"Baru mereka sadar bahwa kita tidak merampok bukan, setelah itu dia paham diam semua bupati/gubernur, baru dia sadar bahwa kita tidak merampok tapi kita mensubsidi besar. Jadi di Jawa, Sumatera anggaran pemerintah per orang itu hanya kurang lebih Rp 2,5 juta per orang per tahun. Di Papua Rp 17 juta per tahun APBN jadi besar sekal, nah itu dia tidak dipahami karena itu banyak dikorupsi," kata JK.
"Karena gubernur, bupati, wali kota banyak masuk penjara tetapi rakyatnya tidak menerima, ini persoalannya nah sekarang kita kasih mengerti yang salah bukan kita, itu isu yang harus dijelaskan," lanjutnya.
Diwawancarai terpisah seusai diskusi, JK menekankan persoalan itulah yang harus diselesaikan. JK menilai perlunya pendekatan dan pemahaman yang utuh di masyarakat Papua.
"Ya konflik itu kita harus selesaikan dengan baik, saling memahami masalahnya. Perlu pendekatan dan pengertian, seperti katakan tadi, pandangan-pandangan lihat masyarakat di Papua seakan-akan Indonesia ini merampok Papua, mengambil kekayaan. Padahal sebenarnya anggaran diberikan ke Papua sekarang ini otsus jauh lebih besar dibanding dengan apa itu pemerintah dari pajak-pajak dan kepentingan masyarakat di Papua," jelasnya.
"Karena itu, ini hanya soal penjelasan yang penting dan dipahami seperti itu. Semua apa yang telah diberikan di Papua dengan otsus itu, itu lebih karena hanya orang Papua yang bisa jadi gubernur/bupati, secara hukum orang Papua bisa jadi gubernur Jawa, tapi orang Jawa atau orang Sulawesi tidak bisa gubernur. Jadi suatu kekhususan yang luar biasa. Kekuasaan politik besar dan ekonomi besar, tinggal caranya kita," lanjutnya.
JK pun menyarankan pemerintah selanjutnya memberi pemahaman dengan apa yang terjadi sebenarnya di Papua. JK menilai banyak ruang yang dapat diselesaikan. Meski begitu, banyak korupsi di Papua hingga dana besar itu tak dinikmati masyarakat Papua.
"(Saran pemerintah ke depannya) harusnya ada pendekatan seperti itu, memberikan pemahaman dan juga dengan, yang terjadi sebenarnya. Begitu banyak ruang tapi begitu banyak korupsi juga, ini hal yang harus diatasi, sehingga dana dari yang besar, kemakmuran itu betul-betul dinikmati oleh rakyat banyak tidak hanya kepada elite," tuturnya.
Simak Video 'TNI Ungkap Sederet Dosa KKB: Dari Pembunuhan hingga Pembakaran':
(eva/eva)
