BPKN Ikut Investigasi Kasus Haji

Jakarta - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) akan lakukan kajian terhadap penyelenggaraan haji tahun 1427 Hijriah. Hasil kajian nantinya akan diserahkan kepada Presiden SBY sebagai rekomendasi untuk penyelenggaraan haji berikutnya."Hasilnya akan menjadi rekomendasi penyempuranaan penyelengaraan haji berikutnya yang akan diserahkan ke Presiden," kata Ketua BPKN Teddy Setiadi, dalam jumpa pers BPKN di Departemen Perdagangan, Jalan M. Ridwan Rais, Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2007).Dijelaskan Teddy, kajian akan dilakukan dengan melakukan kuesioner terhadap jamaah haji yang telah tiba di tanah air. BPKN juga akan melakukan advokasi hukum, serta advokasi ganti rugi jika dalam penyelenggaraan dirasa ada yang tidak beres."Jamaah memiliki hak-hak untuk mendapatkan konsumsi, keamanan dan kenyaman serta pendidikan. Apabila mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres kita akan advokasi," ujar Teddy.Mengenai waktu, berapa lama dan kapan hasil kajian tersebut akan diselesaikan Teddy menjanjikan, hasilnya akan selesai setelah seluruh jamaah haji tiba di tanah air."Kita masih menunggu jamaah haji kembali," ucap Teddy.Kisruh haji tahun 2006 berkaitan dengan konsumsi jamaah yang tidak merata. Sebagian jamaah haji tidak mendapat konsumsi dan menderita kelaparan saat puncak ibadah haji dimulai. Kasus tersebut telah memakan korban jiwa dua orang jamaah yang meninggal. (hdi/ir)