YLKI: Perlu Revolusi Kebijakan Transportasi Nasional

Jakarta - Anjloknya KA Bengawan di Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah menambah panjang rangkaian kecelakaan transportasi di awal tahun 2007. Agar korban tidak terus bertambah, diperlukan revolusi kebijakan transportasi nasional."Di laut kita tenggelam, di udara kita jatuh, di darat kita sekarat, lengkap sudah. Sudah saatnya pemerintah melakukan revolusi dalam manajemen keselamatan transportasi publik," cetus Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (16/01/2007).Lebih jauh, Tulus menilai, pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, tidak mempunyai visi yang jelas dalam membenahi dan mengelola sistem transportasi nasional."Dulu dia berjanji dalam 100 hari pemerintahan SBY akan ada perubahan. Tapi mana? Sampai sekarang tidak jelas," tanya Tulus.Jika diibaratkan pasien di rumah sakit, Tulus menyamakan kondisi transportasi nasional dengan pasien yang sedang gawat darurat dan sekarat. "Kalau dibiarkan terus, maka korban akan terus berjatuhan karena potensi kecelakaan di depan mata," kata Tulus.Dia mengusulkan agar pemerintah segera melakukan pembenahan seperti deregulasi berbagai kebijakan yang mempersulit pengusaha untuk memperbarui armada transportasi. Banyaknya armada bekas seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan bus yang digunakan para operator transportasi, harus segera diremajakan."Memang membeli yang baru lebih mahal ketimbang memakai yang bekas. Tapi selama ini perawatan yang dilakukan para operator tidak maksimal. Mereka sering mengurangi biaya perawatan demi mengejar keuntungan. Pemerintah harus menindak hal seperti ini," tandasnya. (bal/asy)