Menkes Akui BPOM Lemah Awasi Peredaran Obat

Jakarta - Obat palsu ditengarai beredar luas di masyarakat. Pemerintah pun dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab. Namun Menkes Siti Fadillah Supari mengakui bahwa hal tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan obat oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)."Kurang, masih kurang. Selama ini masih kurang," kata Siti Fadillah saat berbincang dengan detikcom di Jakarta, Senin (15/1/2007).Menkes mengakui, selama ini memang belum ada penataan kembali mengenai pengaturan industri obat, selain itu perlu juga adanya tindakan tegas terhadap lokasi yang diduga sebagai tempat pemalsuan obal ilegal."Perlu ditata kembali regulasinya, nanti dalam waktu dekat akan ditata kembali," imbuhnya.Sebelumnya anggota IDI anggota Ikatan Dokter Indonesia, Kartono Muhammad daalam sebuah diskusi menyebutkan peredaran obat palsu di Indonesia tidak terlepas dari andil pemerintah yang lemah mengatur industri farmasi di Tanah Air.Dan hasil penelitian dari LPEM UI Chatib Basri mengatakan jumlah obat palsu yang beredar jika dipresentsikan mencapai 10 % dari jumlah obat keseluruhan. Kerugian yang harus ditanggung pemerintah akibat peredaran obat dan kosmetika palsu mencapai Rp 2 trilyun pertahun. (ndr/)