Din: Berilah SBY-JK Kesempatan untuk Perbaiki Diri

Jakarta - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengimbau aksi pencabutan mandat terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) oleh sebagian kalangan masyarakat cukup dipandang sebagai ekspresi berdemokrasi dan tidak perlu ditanggapi berlebihan. Masyarakat diimbau untuk memberikan kesempatan kepada SBY-JK untuk memperbaiki diri. Imbauan ini disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam siaran persnya yang diterima detikcom, Senin (15/1/2007). Menurut Din, di alam demokrasi seperti sekarang, setiap aspirasi masyarakat dimungkinkan untuk diekspresikan selama tidak diungkapkan secara anarkis dan destruktif. Din mengingatkan, pengungkapan ekspresi tersebut tidak boleh dilakukan berlebihan, apalagi mengarah kepada political impeachment terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang sah tanpa alasan konstitusional yang kuat. "Karena tindakan ini justru preseden buruk bagi demokratisasi," jelas Din. Menurut Din, bangsa Indonesia harus membangun fatsun berdemokrasi yang bermoral dan beretika, antara lain ditunjukkan dengan pemberian kesempatan kepada pemerintahan terpilih untuk mengemban amanat masyarakat hingga batas waktunya. "Tidak menjatuhkan mereka di tengah jalan selama tidak melanggar konstitusi," tambahnya lagi. Memang, sambung dia, pemerintahan SBY-JK tidak luput dari kelemahan dan kekurangan yang harus dikritisi masyarakat yang dibarengi dengan perbaikan secara terus menerus oleh SBY-JK. Idealnya, perbaikan kelemahan dan kekurangan kinerja pemerintah tersebut didukung pula segenap kelompok masyarakat. Untuk itulah, pemerintah harus senantisa membuka diri terhadap kritik dan mengembangkan komunikasi politik yang dialogis dan konstruktif. "Jika kinerja pemerintah tidak kunjung membaik, biarlah rakyat yang menilai dengan menentukan sikapnya pada pemilu mendatang," demikian Din. (asy/nrl)