.webp)
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) atas penetapan tersangkanya oleh KPK. KPK siap menghadapi gugatan praperadilan tersebut.
"Silakan dan kami sangat siap hadapi. Karena itu hak tersangka sebagai upaya checks and balances terhadap proses penyidikan," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri ketika dihubungi, Selasa (23/4/2024).
Lebih lanjut, Ali menegaskan proses praperadilan hanya untuk menguji syarat formil belaka dari proses penyidikan. Sedangkan inti dari perkara tersebut akan diuji di pengadilan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi kami juga harus sampaikan bahwa praperadilan hanya tempat ajang uji syarat formil semata dari semua proses administrasi penyidikan," kata Ali.
"Dan kami sangat yakin dengan alat bukti yang telah kami peroleh dan terus kami lengkapi saat ini," tambahnya.
Adapun dalam kasus ini KPK telah menetapkan Gus Muhdlor sebagai tersangka dugaan pemotongan insentif ASN di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo. Gus Muhdlor melakukan perlawanan dengan mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
Dilihat dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, permohonan praperadilan itu teregister dengan nomor perkara 49/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL. Permohonan didaftarkan pada Senin (22/4).
"Pemohon Ahmad Muhdlor Ali. Termohon Komisi Pemberantasan Korupsi Cq Pimpinan KPK," demikian tertulis di laman SIPP PN Jaksel, dikutip Selasa (23/4).
Petitum permohonan praperadilan itu belum ditampilkan pada SIPP PN Jaksel. Namun sidang pertama praperadilan itu akan digelar pada Senin (6/5).
(ial/dwia)
