.webp)
Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya tengah menggenjot transformasi digital guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Khususnya di lingkup pemerintah daerah sebagai penyelenggara roda pemerintahan.
Hal itu dia sampaikan ketika mengisi Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat (Jabar), di Bandung.
"Arah kebijakan reformasi birokrasi ke depan yaitu birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan digital structure, digital competence, dan digital culture agar selaras dengan tekad transformasi digital di pemerintahan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (22/4/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini menekankan upaya digitalisasi harus dibarengi dengan pemangkasan proses bisnis. Di sisi lain layanan portal dan aplikasi milik kementerian/lembaga maupun pemerintah kabupaten/kota juga perlu diinteroperabilitaskan, sehingga tidak boleh ada satu inovasi satu aplikasi.
Lebih lanjut, Anas mengungkapkan ke depan arah kebijakan rekrutmen ASN akan mengutamakan kualifikasi talenta digital sebagai pengelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) maupun non-SPBE. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan birokrasi digital di masa depan.
"Jabar tempatnya talenta digital harapan kami bisa menjadi pionir termasuk membuat web service yang terintegrasi," katanya.
Di hadapan para bupati dan walikota se-Jabar, mantan Bupati Banyuwangi ini menyampaikan indeks RB dan SAKIP Pemprov Jabar berada jauh di atas nilai rata-rata SAKIP dan RB Pemprov secara nasional. Kendati demikian, dia mendorong agar Pemda Jabar dapat mengoptimalkan penilaian atas kinerja yang telah dilakukan. Khususnya pada tingkat individu.
Diketahui, Pemprov Jabar memperoleh predikat 'Sangat Baik' pada evaluasi SPBE. Sementara pada sektor pelayanan publik, masih ada sebanyak 12 kabupaten/kota di Jabar yang belum memiliki MPP dan 6 kabupaten/kota sedang membangun MPP.
Oleh karena itu, bagi daerah yang belum menyelenggarakan MPP, diharapkan dapat memprioritaskan pembangunan MPP. Selanjutnya seluruh instansi di Pemprov Jabar telah terhubung dengan LAPOR! sebagai kanal pengaduan. Sementara itu, persentase tindak lanjut laporan se-Jawa Barat telah mencapai 98 persen secara keseluruhan.
Di sisi lain, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menambahkan agenda musrenbang menjadi wadah penting dalam menjaring masukan dan strategi konkret dari berbagai pihak, seperti para pimpinan daerah, DPRD, perangkat daerah, perguruan tinggi, hingga masyarakat.
Dia pun mendukung pernyataan Anas soal pentingnya digitalisasi untuk memangkas proses bisnis yang berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Perlu adanya pemerataan infrastruktur digital yang berkualitas dan transformasi digital berkelanjutan," pungkasnya.
(akd/ega)
