.webp)
Universitas Paramadina dan LP3ES bekerja sama menggelar diskusi dengan tema 'Masa Depan Demokrasi Indonesia di Masa Kepemimpinan Baru'. Indonesia disebut akan menghadapi tantangan yang tidak mudah dalam kepemimpinan baru nanti.
Diskusi Universitas Paramadaina LP3ES itu disiarkan secara virtual melalui Zoom Meeting, Minggu (21/4/2024). Hadir dalam diskusi Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini, Direktur Eksekutif LP3ES Fahmi Wibawa, Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto, Direktur Pusat Hukum, HAM dan Gender LP3ES Hadi Rahmat Purnama, Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati dan Peneliti PPPI, Dosen Universitas Paramadina M. Ikhsan.
Peneliti PPPI Universitas Paramadina M Ikhsan mengungkap pandangan soal masa depan demokrasi Indonesia di masa kepemimpinan baru. Mulanya, Ikhsan memandang presiden terpilih, Prabowo Subianto yang akan dilantik tahun ini akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari sisi domestik secara ekonomi, sudah jelas Presiden Prabowo yang akan dilantik tahun ini yang akan melanjutkan apa-apa yang sudah dikerjakan sama presiden sebelumnya itu sudah jelas, karena beliau karena dia selalu mengutarakan hal itu dalam sesi kampanyenya," ujarnya.
Ikhsan mengatakan Prabowo juga memiliki inovasi program yakni makan siang gratis. Di mana, kata Ikhsan, dari sisi praktik ekonomi hal itu tergantung pada kemampuan keuangan negara.
"Tapi di sisi lain kita melihat ada makan siang gratis itu inovasi yang baru klita tunggu tentunya adari sisi praktik ekonominya, sebenarnya bagaimanya kemampuan keuangan negara yang kita tahu saat ini dengan adanya IKN dan juga beban hutan yang diwariskan dari era Pak Jokowi cukup besar tentu pemerintah akan menghadapi dilema," katanya.
"Pasti pemerintah tidak akan secara gegabah karena kita melihat nilai tukar Rupiah sudah melemah melewati 16 ribu mungkin positif untuk eksporter tapi pemerintah juga mesti hati-hati dalam mendesain dalam membuat kerangka makro ekonomi untuk APBN 2025," sambungnya.
Dengan begitu, kata Ikhsan, kepemimpinan baru nanti akan menghadapi tantangan tidak mudah. Dia menyebut presiden terpilih saat memerintah akan menghadapi pilihan yang sulit.
"Dari sisi domestik secara ekonomi kepemimpinan nasional baru ini akan menghadapi tantangan tidak mudah," ujarnya.
"Jadi ibaratnya ketika kampanye mereka bisa membuat banyak hal banyak puisi, membuat hal-hal yang baik-baik, ketika memerintah tentu akan menghadapi dengan fakta-fakta yang sulit, pilihan yang sulit," imbuhnya.
Dia juga menyoroti kejadian yang terjadi di internasional. Di mana, katanya, terbaru, eskalasi terjadi di Timur Tengah antara Iran dengan Israel.
"Kemudian dari hal yang lain, yang kita lihat mungkin berkaitan dengan sisi internasional, sepanjang yang saya amati baru kali ini kawasan Asia Pasifik terutama Asia Tenggara itu menjadi kawasan yang penuh dengan ketidakpastian," ungkapnya.
"Ada persaingan geopolitik antar Amerika dan China, Ukraina dan Rusia, ada middle east kemudian kemungkinan tahun-tahun mendatang ini ketegangan AS dan China akan mencapai puncaknya apalagi," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pusat Hukum, HAM dan Gender LP3ES Hadi Rahmat Purnama menyoroti demokrasi di Indonesia. Dia mengatakan demokrasi di Indonesia adalah sebuah proses yang cukup panjang yang didasarkan pada mayoritas.
" Saya menggarisbawahi bahwa selama ini demokrasi yang ada di Indonesia adalah sebagai sebuah proses yang menurut saya cukup panjang," ujarnya.
"Demokrasi yang ada pada saat ini di Indonesia adalah demokrasi yang didasarkan pada mayoritas belaka. Republik dalam konteks ini memberikan sebuah arahan bahwa kepentingan suatu negara itu harus didasarkan pada kepentingan publik," imbuhnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menerangkan Indonesia perlu membangun sistem negara hukum, di mana hukum memegang kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara. Tak hanya itu, dia juga menyebut perlu adanya check and balances dalam ketetatanegaraan untuk mengontrol satu sama lain.
"Ke depan kita harus membangun sistem membangun rule of law, membangun check and balances, membangun behavior dari publik, bukan behavior dari satu orang," ujarnya.
