APJATI Berharap BNP2TKI Tidak Jadi Perpanjangan Birokrasi

APJATI Berharap BNP2TKI Tidak Jadi Perpanjangan Birokrasi

- detikNews
Minggu, 14 Jan 2007 23:21 WIB
Jakarta - Pembentukan Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) diharapkan tidak menjadi perpanjangan birokrasi. Pemerintah dituntut lebih serius mengelola TKI agar devisa yang dihasilkan lebih maskimal."BNP2TKI harus memangkas semua aturan-aturan yang tidak relevan dan birokrasi yang terlalu panjang. Saatnya masalah TKI dikelola secara profesional. Jika aturannya mendukung maka devisa yang didapat bisa lebih banyak dari sekarang," ujar Ketua Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Husein Alaydrus di Kantornya, Jl Warung Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (14/01/2007).Ditambahkan Husein, selama ini perlindungan pemerintah terhadap TKI di luar negeri jika terjadi masalah lebih bersifat sporadis, dan reaktif. Tidak ada sebuah sistem yang baik dan semuanya dilakukan secara perorangan bukan secara institusional."Ini seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Jika ada masalah selalu kami para pengusaha yang disalahkan dan dituding salah," cetusnya.Mengenai sosok Jumhur Hidayat yang ditunjuk sebagai Ketua BNP2TKI, Husein menilai hal itu tepat. Sebagai aktivis buruh, Jumhur dinilai cukup memahami masalah TKI. Yang paling penting, Menurut Husein, Jumhur harus menciptakan sistem dengan kelembagaan dan staf-staf yang kompeten."Kalau tidak maka badan ini hanya akan memperpanjang birokrasi dan tidak memperbaiki sistem yang ada," imbuhnya.Husein menyarankan dua hal penting untuk membenahi masalah carut marut pengelolaan TKI. Pertama deregulasi, yaitu memangkas semua aturan yang tidak mendukung dan kontraproduktif. Kedua adalah debirokratisasi yakni memutus rantai panjang birokrasi dalam pengurusan TKI."Sekarang kalau kita mau kirim seorang TKI kita harus melalu 24 macam aturan yang panjang. Rata-rata biaya yang harus dikeluarkan per TKI sebanyak Rp 4 juta. Ini dia kesulitannya, padahal kita punya order dari banyak negara dengan jumlah permintaan sebanyak puluhan ribu TKI. Bagaimana kita mau penuhi," pungkas Husein. (bal/ary)


Berita Terkait