Komisi Bilateral RI-Myanmar Tak Terkait Resolusi DK PBB

Cebu - Pemerintah RI dan Myanmar akan menggelar pertemuan komisi bilateral pada bulan Februari 2007. Pertemuan ini digelar bukan disebabkan adanya resolusi DK PBB tentang Myanmar. Hal ini ditegaskan oleh Menlu Hassan Wirajuda menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela acara pertemuan puncak KTT ASEAN ke-12 di Shangri-La Mactan Cebu, Filipina, Sabtu (13/01/2007 ). Menurut Menlu, pertemuan komisi bilateral RI-Myanmar yang bertujuan untuk memperkuat hubungan kedua negara ini sebenarnya sudah direncanakan akan diselenggarakan pada bulan april 2006. Tapi kemudian tertunda menjadi bulan November 2006, dan kemudian tertunda lagi menjadi Februari 2007 mendatang. Menlu menjelaskan dalam pertemuan bilateral itu nanti wakil pemerintah kedua negara akan membahas berbagai aspek kerja sama bilateral, seperti hal-hal apa saja yang mungkin dapat dibantu Indonesia kepada Myanmar."Kedua bangsa memiliki empati dan kedekatan hati terhadap satu sama lain karena keduanya memiliki kedekatan sejarah dan sama-sama berlatar bangsa yang majemuk sehingga Indonesia memahami persoalan-persoalan yang dihadapi negara itu," kata Menlu seperti dilaporkan koresponden detikcom Karina Noviantika dari Cebu, Filipina. Menurut Menlu, perjanjian dengan Aseanmerupakan pilihan terbaik bagi Myanmar karena tidak banyak pilihan buat negara itu saat ini. Sedangkan tentang persoalan rancangan resolusi DK PBB tentang Myanmar yang kandas karena Rusia dan RRC sebagai anggota tetap DK PBB memvetonya, Menlu mengatakan Myanmar memahami posisi Indonesia dan langkah-langkah Asean. Menteri Luar Negeri Myanmar Win Aung, seperti dikatakan Menlu Hassan, memahami hal itu dan mengabaikan Asean seperti yang selama ini dilakukan pemerintah Myanmar justru bisa membawa masalah mereka ke forum yang lebih besar di luar Asean. "Terkait dengan masalah Myanmar, inti permasalahannya adalah psikologi politik yang dialami pemerintahan yang berkuasa saat ini karena bagaimana pun ia ingin tetap mendapat tempat jika demokrasi baru di Myanmar terjadi," kata Menlu. (asy/asy)