Migrant Care: Jumhur Hidayat Tidak Layak Jadi Kepala BNP2TKI

Migrant Care: Jumhur Hidayat Tidak Layak Jadi Kepala BNP2TKI

- detikNews
Jumat, 12 Jan 2007 22:19 WIB
Jakarta - Dipilihnya tokoh buruh Jumhur Hidayat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) dinilai tidak melalui proses transparan. Jumhur dinilai tidak layak."Dengan latar belakang dan pengalaman Jumhur Hidayat di dunia partai politik membuka kemungkinan BNP2TKI akan dijadikan sebagai gerbong politik untuk mengumpulkan pundi-pundi politik dengan meraup suara TKI ataupun uang dari bisnis penempatan TKI untuk pada pemilu 2009," tuding Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah dalam rilis yang diterima detikcom, Jumat (12/01/2007).Dijelaskan Anis, jika melihat rekam jejak aktivitas Jumhur, selama ini dia dikenal sebagai tokoh dari serikat buruh sekaligus tokoh partai politik. Tercatat paling tidak sudah dua kali Jumhur membentuk partai politik dalam kurun waktu 1999-2004."Pada tahun 1999, bersama Adi Sasono dia membentuk Partai Daulat Rakyat, namun gagal memperoleh suara signifikan. Dan pada Pemilu 2004, Jumhur kembali membentuk partai politik, yaitu Partai Syarikat Indonesia, dan sekali lagi, partai ini gagal memperoleh suara dan dukungan dari rakyat," cetus Anis.Kegagalan Jumhur dalam mengembangkan partai politik menunjukkan kualitas manajemen organisasi juga diragukan untuk mengelola BNP2TKI yang merupakan lembaga non departemen langsung dibawah Presiden RI."Kondisi ini jelas mengkhawatirkan dan dipastikan kinerja BNP2TKI akan sangat lemah untuk menjadi institusi yang diharapkan mereformasi governance of migrant workers di Indonesia," imbuh Anis.Migrant Care juga mempertanyakan tidak transparannya proses pemilihan Ketua BNP2TKI. "Dari sisi proses, pemerintah selama ini sama sekali tidak pernah melibatkan masyarakat sipil dan serikat buruh migran dalam membahas pembentukan BNP2TKI," ujar Anis."Kami meminta Presiden SBY untuk tidak melantik Jumhur Hidayat sebagai Kepala BNP2TKI, dan meminta DPR membatalkan keputusannya serta melakukan fit and proper test ulang terhadap calon-calon lain yang lebih kompeten," tandas Anis. (bal/bal)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads