Menlu: ASEAN Tidak Akan Tinggalkan Myanmar

Cebu - Menghadapi ancaman resolusi DK PBB terhadap Myanmar, sikap negara-negara ASEAN malah berbalik mendukung Myanmar. Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyatakan ASEAN tidak akan meninggalkan Myanmar sendirian."Niat baik Indonesia beserta beberapa negara-negara anggota ASEAN lainnya tidak hendak meninggalkan Myanmar sendirian menghadapi ancaman resolusi Dewan Keamanan PBB. Tapi semuanya berpulang kepada Myanmar, karena merekalah yang memegang kartu," kata Hassan.Hal ini disampaikan dia di Hotel Shangri-La, Mactan, Cebu, Filipina di sela-sela KTT ASEAN ke-12, seperti dilaporkan koresponden detikcom Karina Noviantika.Pernyataan ini berbeda dengan sikap negara-negara ASEAN yang menyatakan sempat "menyerah" pada proses demokratisasi yang macet di Myanmar seperti yang mengemuka pada KTT ASEAN ke-11 di Kuala Lumpur Malaysia pada bulan Desember 2005 lalu."Bagi Indonesia masalah kita sebagai anggota (tidak tetap) Dewan Keamanan PBB bukan semata-mata masalah mengambil suara, dukung, tolak atau abstain. Tetapi lebih jauh dari itu, kita berpikir dua tiga langkah ke depan," imbuh Hassan.Isu demokratisasi yang macet di Myanmar memang selalu mengemuka setiap KTT ASEAN diselenggarakan. Demikian pula pada KTT kali ini. Hassan menyatakan, Indonesia selaku anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tidak berpretensi untuk mencari selamat dalam masalah draf resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Myanmar. Namun Indondesia berfikir lebih jauh bagaimana menjadikan langkah ASEAN dan masyarakat internasional dalam mendorong 'perubahan' di Myanmar agar efektif. "Mengambil satu resolusi mudah, dengan mengambil suara dengan mayoritas sembilan suara, bisa menang. Tapi apakah itu akan efektif. Itu yang kita lebih concern," tegas Hassan. Menurut Hassan, Indonesia justru merasakan keperluan untuk mendorong perubahan di Myanmar. "Tidak ada keraguan tentang hal itu. Tapi bagaimana caranya lebih efektif, masalahnya kita bersaing dengan waktu," ujarnya. Hassan menjelaskan Kamis (11/01) rancangan resolusi DK PBB untuk Myanmar sudah dibuat menjadi 'blue paper' atau rancangan yang sudah lebih dipastikan atau tidak bisa diutak-atik lagi.Sayangnya Hassan tidak menjelaskan posisi Indonesia terkait dengan draf resolusi tersebut. "Apakah kita masih punya waktu menunggu respon Myanmar atau kita menunggu perkembangan beberapa jam ke depan," tandasnya. (bal/bal)