Kontroversi PP 37, Mendagri akan Panggil Sekda dan DPRD

Jakarta - Menanggapi kontroversi pemberlakuan PP 37/2006, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) akan memanggil pada ketua DPRD, sekretaris daerah dan sekretaris dewan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kepada mereka akan diberikan penjelasan lebih detil produk hukum tersebut. Khususnya, pedoman pelaksanaan PP tentang Kedudukan Keprotokoleran dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. "Kita akan undang para sekda, sekwan dan ketua DPRD untuk mendiskusikan masalah ini. Sambil kita siapkan rumusan cluster kemampuan keuangan daerah," kata Mendagri M. Ma'ruf, Rabu (10/1/2007) menjawab pertanyaan wartawan yang mencegatnya seusai mengikuti rapat di Kantor Presiden, Jakarta. Rapat tentang persiapan pelaksanaan pilkada putaran dua NAD antara lain juga diikuti Menkeu Sri Mulyani, Kepala BIN Sjamsir Siregar dan Menko Perekonomian Boediono. Menurut Mendagri, adanya kontroversi lebih dikarenakan kesalahpahaman terhadap pembayaran kenaikan uang tunjangan operasional anggota DPRD. Opini yang muncul seolah pemerintah daerah harus menerapkan pola maksimal untuk membiayai kegiatan anggota dewan. Padahal, yang benar, pedomannya tetap berpegang pada asas proporsional dan kepatutan sesuai kemampuan keuangan daerah. Itu artinya, alokasi belanja anggaran daerah prioritasnya tetap pada pemenuhan kewajiban pembiayaan yang sifatnya mengikat. "Barulah sisanya yang dipertimbangkan untuk atur tunjangan DPRD. Itu pun harus pertimbangkan beban tugas anggota dewan yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah dan tingkat kesulitas akses layanan pada publik," papar dia. Bila aturan tersebut dipatuhi, ia yakin terjadi pendistribusian yang layak terhadap tunjangan operasional DPRD. Tunjangan operasional di daerah yang infrastrukturnya baik, akan mengecil meski PAD-nya tinggi. "Tapi untuk wilayah yang banyak lautnya, tentu perlu biaya transportasi lebih tinggi," imbuh Ma'ruf. (lh/asy)