.webp)
TNI kembali menggunakan istilah Organisasi Papua Merdeka atau OPM untuk menangani kelompok bersenjata di Papua. Anggota Komisi I DPR F-Golkar Dave Akbarshah Firkano tak mempermasalahkan istilah OPM kembali digunakan oleh TNI.
"Saya secara pribadi selalu menggunakan terminologi OPM ya. Mereka itu adalah teroris gerakan separatis yang selalu menyerang masyarakat lemah," kata Dave kepada wartawan, Kamis (11/4/2024).
Menurut Dave, TNI sudah diberi wewenang oleh pemerintah untuk menunaikan tugas di Papua. Dave memberi catatan bahwa pemberantasan OPM harus sampai ke akarnya, sehingga tak ada lagi korban yang berjatuhan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang lebih penting itu adalah, bagaimana pemerintah memberikan otoritas tegas dalam TNI menunaikan tugas. Sehingga tidak terus menerus jatuh korban, dan OPM ini dapat diberantas, dari mulai kegiatannya hingga ideologinya," ujarnya.
Lantas, apa dampaknya TNI kembali menggunakan istilah OPM dalam beroperasi? Dave menyebut otoritas TNI untuk menindak harus diperjelas.
"Yang utama itu objective dan otoritas mereka dalam beroperasi, sehingga jelas dan tegas sejauh mana mereka dapat bertindak," imbuhnya.
TNI diketahui kembali menyebut kelompok bersenjata di Papua dengan nama Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Istilah yang sebelumnya dipakai oleh TNI adalah kelompok separatis teroris (KST), sementara Polri menggunakan istilah kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Perihal pergantian sebutan ini, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sudah angkat bicara. Dia mengatakan kelompok bersenjata itu menyebut diri mereka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), yang merupakan bagian dari OPM.
"Jadi dari mereka sendiri menamakan mereka adalah TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sama dengan OPM," ucap Agus dalam jumpa pers di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/4).
Agus pun menekankan TNI akan menindak tegas OPM. "Saya akan tindak tegas untuk apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara!" tegasnya.
Agus menyebutkan keberadaan TNI di Papua merupakan operasi yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut dia, tiap wilayah punya karakter kerawanan dan TNI memiliki metode penyelesaian yang disesuaikan.
"Namanya operasi itu, dalam suatu wilayah itu ada operasi teritorial, intelijen, tempur. Bagaimana indeks kerawanan dari daerah yang ada di wilayah-wilayah tersebut, itu beda-beda. Mungkin di Papua penanganannya berbeda dengan di wilayah lain. Kita punya metode sendiri untuk penyelesaian masalah," tutur dia.
(rfs/gbr)
