NU dan Muhammadiyah Lebaran Serentak, Muhadjir: Ini soal Metodologi Saja

NU dan Muhammadiyah Lebaran Serentak, Muhadjir: Ini soal Metodologi Saja

Annisa Aulia Rahim - detikNews
Rabu, 10 Apr 2024 10:07 WIB
Menko PMK Muhadjir Efendy
Menko PMK Muhadjir Efendy (Annisa/detikcom)
Jakarta -

Pelaksanaan Lebaran 1 Syawal 1445 Hijriah atau Idul Fitri 2024 serentak ditetapkan hari ini. Menko PMK Muhadjir Efendy mengatakan, jika penetapan awal puasa antara NU dan Muhammadiyah beda, Lebarannya sama.

Hal itu disampaikan Muhadjir seusai salat Id di halaman gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2024). Ia mengatakan hal itu biasa terjadi.

"Jadi ini mungkin suatu hal yang biasa, itu soal manhaj saja, soal metodologi aja. Jadi ada yang menggunakan hisab, hisab wujudul hilal, dan satu sisi ada yang menggunakan rukyat, tapi keduanya sudah menggunakan perhitungan, jadi tidak murni baik yang hisab maupun yang rukyat sudah ada titik temu. Perbedaannya tidak banyak, mudah-mudahan suatu saat nanti sudah bisa diambil kesepakatan antara kedua belah pihak," kata Muhadjir.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adapun pemerintah menetapkan awal Ramadan pada (11/3). Sementara, Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan pada (10/3). Menurut Muhadjir, jika di awal sudah berbeda maka di akhir akan sama.

"Pokoknya kalau sudah beda di awal Ramadan, bisa dipastikan Idul Fitri bersamaan. Begitu juga bisa saja nanti pada saat awal Ramadan bersamaan, Idul Fitri berbeda, bisa saja," imbuhnya.

ADVERTISEMENT

Ia menegaskan, perbedaan itu bukan karena tidak patuh kepada pemerintah, melainkan karena perbedaan manhaj.

"Dan ini bukan soal organisasi tertentu, ini soal metodologi, jadi bisa saja hanya yang terkesan sekarang ini seolah-olah yang hisab itu Muhammadiyah, padahal tidak juga, jadi banyak sekali organisasi kemasyarakatan Islam yang kebetulan menganut metode hisab, jadi dia melakukan puasanya sama-sama dengan yang hisab begitu," ujarnya.

"Kebetulan kan pemerintah kan harus mengambil keputusan dari dua perbedaan itu, dan sementara ini yang kita sepakati adalah imkanur rukyah, karena itu yang disepakati oleh kemenag ASEAN, melalui mabims itu menggunakan imkanur rukyat, tapi pemerintah tidak sama sekali melarang, juga tidak berarti mereka tidak patuh dengan pemerintah, sama sekali tidak itu," pungkasnya.

(dek/dek)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads