Pidato Kenegaraan Perlu untuk Laporan ke Masyarakat

Jakarta - Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita menilai pidato kenegaraan presiden -- yang kini bergeser di awal tahun -- perlu disampaikan untuk laporan kepada masyarakat mengenai peningkatan kinerja kabinet."Dalam sidang kabinet pernah disebutkan ada peningkatan kinerja.Agar masyarakat tahu apa saja peningkatannya, ke depannya apa yang diperlukan," kata Ginandjar usai pelantikan anggota DPD asal Kalimantan Tengah, Hamdani, di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1/2007).Namun jika pidato tidak digelar, imbuh Ginandjar, tidak melanggar UU."Itu dulu konvensi pada zaman Orba, pada akhir tahun Pak Harto selalu pidato. Pada awal tahun sekitar Januari, Pak Harto menyampaikan nota keuangan dan sekarang tidak lagi menjadi konvensi. Ya tidak melanggar, tidak ada aturannya," terang eks pejabat Orba ini."Kalau zaman Pak Harto pidato akhir tahun cuma di depan televisi, tidak harus di DPR. Tetapi kalau nota keuangan ya harus di depan DPR. Tetapi sekarang nota keuangan pindah dari April ke Agustus," lanjut dia.Mensesneg Yusril Ihza Mahendra pada 4 Januari menyatakan, pidato kepresidenan awal tahun SBY akan disampaikan pada 10 Januari 2007. Alasannya agar pemerintah memiliki data prestasi apa yang diraih selama setahun. (aan/nrl)