Mega Minta SBY Stop Tebar Pesona

Bali - Penanganan bencana tsunami dan lumpur Lapindo yang lamban dan birokratis menjadi keprihatinan mendalam PDIP. Di HUT ke-34, PDIP meminta pemerintah mengurangi aksi tebar pesona dan betul-betul tebar kinerja."Sudah 2 tahun pemerintah hasil Pemilu 2004 bekerja. Sudah waktunya untuk menghentikan aksi tebar pesona dan mulailah aksi tebar kinerja. Kalau memang bisa," kata Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputi dalam pidato politiknya di HUT ke-34 PDIP di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (10/1/2007).PDIP menyaksikan dengan keprihatinan mendalam bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam berjalan lambat dan birokratis. "Pernahkah kita bayangkan bagaimana rasanya menjadi korban tsunami di Aceh dan Nias? Sebagai manusia hidup di tenda-tenda pengungsian selama 2 tahun karena alasan-alasan kelambanan birokratis," kecam Mega."Pernahkah kita renungkan korban lumpur panas Lapindo di Sidoarjo terkatung-katung lebih dari 6 bulan karena menunggu inisiatif penyelesaian dari Lapindo? Lalu di manakah tanggung jawab pemerintah, apakah sekadar mengimbau Lapindo atau sekadar menjadi moderator perundingan Lapindo dengan warga masyarakat?" lanjutnya.Tanggung jawab utama dan pertama dari negara adalah melindungi keselamatan dan keamanan hidup warganya. Hal tersebut tidak bisa dialihkan dalam keadaan apa pun pada pihak lain, Lapindo atau lainnya. Hal yang menjadi tanggung jawab Lapindo dalam kontrak seharusnya diselesaikan pemerintah dan Lapindo tanpa harus mengorbankan kepentingan rakyat."Apa yang ditunggu rakyat dari pemerintah bukan sekadar untaian pernyataan akan, akan, dan akan. Tetapi rangkaian kenyataan," cetus mantan presiden ini. (aan/nrl)