RI Pertanyakan Draf Resolusi DK PBB untuk Myanmar

Jakarta - AS mengajukan secara resmi draf resolusi Myanmar untuk dibahas Dewan Keamanan (DK) PBB. Pemerintah RI mempertanyakan signifikansi resolusi ini."Kita mempertanyakan apakah benar Myanmar menjadi ancaman perdamaian dan keamanan internasional," ujar Jubir II Deplu Desra Percaya saat dihubungi detikcom, Rabu (10/1/2007).Menurut Desra, tanpa resolusi DK PBB pun, negara-negara ASEAN memang sudah meminta pengembangan demokratisasi di Myanmar. "Kita memandang perlunya Myanmar melakukan demokratisasi dan rekonsiliasi," lanjut Direktur Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata Deplu ini.Indonesia yang juga menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB akan menyampaikan pendapatnya dalam proses negosiasi di DK PBB pada waktu yang masih belum ditentukan. "Kita belum mengambil sikap atas resolusi ini," imbuh Desra.Anggota tetap DK PBB yang bersikap senada dengan Indonesia adalah Rusia dan Cina. Mereka pun menganggap masih banyak isu yang menjadi prioritas selain Myanmar. (fay/nrl)