Masyarakat Riau Tuntut Otsus

Pekanbaru - Masyarakat Riau menuntut pemberlakuan otonomi khusus (Otsus) kepada pemerintah pusat. Mereka menuntut persamaan hak sebagai provinsi penyumbang devisa terbesar.Tuntutan ini akan disampaikan dalam acara bertajuk 'Deklarasi Forum Nasional Perjuangan Rakyat Riau untuk Otonomi Khusus'. Acara ini akan digelar pada 11 Januari 2007 di Gedung Purna MTQ, Jl Sudirman, Pekanbaru.Dari undangan yang disebar tercantum mantan Mendagri asal Riau Syarwan Hamid menjadi ketua pantia penyelenggara. Anggota DPD RI asal Riau Maimunah Umar juga menjadi panitia acara ini.DPRD Riau mendukung agenda tersebut. Menurut Ketua DPRD Riau Chaidir NM, Pemprov Riau pada 2007 menerima DIPA Rp 5,8 triliun dan APBD Rp 3,8 triliun. Namun Permprov Sumatera Barat menerima DIPA Rp 10,5 triliun dan APBD Rp 1,6 triliun."Contoh itu dirasakan sangat tidak adil. Selama ini kita tidak hanya penyumbang devisa migas, tapi juga penyumbang pajak yang cukup besar ke pemerintah pusat. Jadi wajar saja kalau kita menuntut bagi hasil yang lebih besar lagi," kata Chaidir saat dihubungi detikcom, Selasa (9/1/2007).Dikatakan dia, dana bagi hasil yang lebih sangat mendesak bagi masyarakat Riau untuk memperbaiki infrastruktur. Sejumlah jalan provinsi masih banyak berlubang dan berbeda jauh kondisinya dengan provinsi Jambi, Sumatera Utara dan Sumatera Barat."Saya kira deklarasi otsus ini tidak sama dengan di Aceh dan Papua. Intinya, kita hanya sebatas menuntut bagi hasil yang lebih," ujar Chaidir. (ziz/fay)