Penggunaan Anggaran Pertahanan Akan Diawasi Ketat

Jakarta - Departemen Pertahanan bertekad akan melaksanakan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran di bidang pertahanan tahun 2007 ini. Pengawasan melekat pun akan dilakukan dalam setiap perencanaan dan penggunaan anggaran tersebut."Kita bertekad bersama Sekjen dan Irjen melaksanakan perencanaan secara melekat dan terpadu. Irjen akan ikut dari awal perencanaan sampai penggunaan anggaran untuk menutupi dan mengurangi dua BO, yaitu bocor dan boros," kata Menhan Juwono Sudarsono usai Rapat Pimpinan Departemen Pertahanan di kantornya Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (9/1/2007).Ditambahkan Juwono, bocor adalah adanya penggunaan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah tapi digunakan tidak efisien. Sedangkan boros adalah pembelian peralatan militer atau alat utama sistem persenjataan yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada.Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran tersebut, menurut Juwono, perlu dilakukan mengingat anggaran di bidang pertahanan yang masih kecil. Juwono menggambarkan nilai PDB Indonesia yang saat ini berjumlah US$ 378 miliar, sedangkan untuk anggaran pertahanan sebesar US$ 3,2 miliar."Jadi dari segi PDB, untuk anggaran pertahanan kurang dari 1 persen. Dari segi anggaran tahunan, kita hanya dapat 4 persen sampai 4,5 persen dari APBN. Itu tidak cukup untuk memberikan layanan publik yang namanya pertahanan," jelas Juwono. Untuk tahun 2006 saja, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pertahanan sebesar Rp 28 triliun dari Rp 56 triliun yang diajukan Dephan sebagai kebutuhan anggaran yang mininal. Sementara untuk tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan dana pertahanan sebesar Rp 32,6 triliun atau 47 persen dari Rp 62 triliun yang diajukan, padahal nilai APBN tercatat sekitar Rp 700 triliun."Ini kurang dari separuh dari anggaran minimum yang kita ajukan. Tapi kita terus berjuang dengan anggaran yang minim, ini tantangannya dengan melaksanakan efisiensi penggunaan anggaran," tandas Juwono. Minimnya anggaran pertahanan tersebut, lanjut Juwono, tentu akan mempengaruhi kesiapan operasional TNI dan kesiapan operasional AD, AL dan AU yang saat ini masih di bawah 50 persen. Untuk meningkatkan anggaran pertahanan, tentunya yang harus dilakukan adalah meningkatan pertumbuhunan ekonomi Indonesia. Sementara Irjen Dephan Laksamana Madya (Purn) Imam Zacky menyatakan, untuk efisiensi anggaran tersebut caranya dengan mengikutsertakan unsur pengawasan mulai dari proses perencanaan, penggunaan anggaran sampai pendistribusian. "Ini sangat efisiensi sekali, sehingga kita tidak lagi mengawasi di akhir, seperti pemadam kebakaran, tapi sejak awal kita bisa melakukan koreksi," katanya. (zal/zal)