DPD Akan Ajukan Judicial Review UU Susduk
Selasa, 09 Jan 2007 18:42 WIB
Jakarta -
DPD akan mengajukan judicial review UU Susduk ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alasannya, ada perbedaan kewenangan DPD di UUD 1945 dan UU Sususan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD."Di UU Susduk, DPD hanya diberi kewenangan untuk memberi pendapat, padahal di UUD 1945 DPD memiliki kewenangan untuk membahas UU," kata Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita.Hal itu disampaikan dia dalam pidato pembukaan rapat Paripurna Lanjutan VII di Gedung Nusantara V DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/1/2007).Senada dengan Ginandjar, Wakil Ketua DPD Laode Ida mengatakan, UU Susduk telah meredusir kewenangan DPD dalam UUD 45."Di Susduk, DPD hanya di tingkat pertama berarti hanya memberikan pendapat dan itu meredusir kewenangan DPD di UUD 45. Padahal dalam UUD 45, DPD sebagai lembaga legislasi dan lembaga pengawasan," katanya.
(ken/nrl)
Anda menyukai artikel ini
Artikel disimpan
