HB X Stop Operasi Kantor Pengurus Silsilah Keluarga

Yogyakarta - Raja Kraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X membekukan operasi salah satu unit kerja di kraton karena diduga ada penyelewengan dan manajemen tidak transparan. Yang dihentikan adalah kantor Tepas Darah Dalem tempat untuk mengurus silsilah asal-usul keluarga atau Serat Kekancingan (sertifikat) yang dikeluarkan Kraton Yogyakarta. Sultan membekukan Tepas Darah Dalem dengan mengeluarkan surat perintah bertajuk Dawuh Dalem (perintah raja) nomor 001/DD/I-2007, tertanggal 8 Januari 2007. Isinya, memerintahkan GBPH Joyokusumo selaku Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura atau sekretariat jenderal keraton menghentikan operasional Tepas Darah Dalem untuk sementara waktu.Selanjutnya Sultan menunjuk GBPH H Joyokusumo sebagai ketua tim dibantu KPH Wironegoro sebagai wakil dan KRT Pujaningrat dan KRT Jatiningrat sebagai wakil untuk menyelidiki dan menata unit kerja tersebut. Sedang jangka waktu yang diberikan selama 2 bulan untuk menata organisasi itu.GBPH H Joyokusumo ketika dihubungi detikcom Selasa (9/1/2007) membenarkan bila dirinya bersama KPH Wironegoro dan dua orang lainnya ditunjuk Ngarso Dalem (Sultan) untuk menata kembali dan membenahi kantor Tepas Darah Dalem. Untuk sementara kantor yang berada di kompleks Pracimosono sebelah selatan Alun-alun Utara itu hingga dua bulan ke depan kantor tutup dan tidak melayani warga yang ingin mendapat serta kekancingan. Dia mengatakan ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan sudah tercium sejak 3 tahun lalu. Selain itu ada tugas dan kewenangan yang dilakukan abdi dalem sudah kelewatan berkaitan dengan tugas administrasi.Bahkan adanya pungutan di luar kewajaran bagi warga yang akan mendapat serat kekancingan telah terjadi di kantor tersebut. "Pungutan uang hingga ratusan ribu pada masyarakat mengurus surat kekancingan itu tidak pernah dilaporkan secara terbuka," katanya.Namun ketika Ngarso Dalem meminta KRT Harsadiningrat, mantan Bupati Gunungkidul, sebagai kepala Tepas Darah Dalem untuk ikut menata organisasi justru muncul konflik dengan para abdi dalem. Mereka menolak dan tidak mau dibenahi dengan alasan Harsadiningrat bukan termasuk cucu raja trah Hamengku Buwono. "Tugas kami berempat mengadakan pengusutan dan memintai keterangan semua abdi dalem dan pejabat kraton yang bertugas di Tepas Darah Dalem. Bila dalam pemeriksaan terbukti ada pelanggaran, kraton akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat dan tata cara yang berlaku di kraton," katanya. (bgs/nrl)